Respons Ukraina Soal Genjatan Senjata, Bentuk Zona Demiliterisasi Usulan Prabowo: Rusia Lakukan Genosida!

Singapura, tvOnenews.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina, di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6/2023).

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo.

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Ia pun mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.

Lima saran tersebut meliputi, pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. 

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Baca Juga

Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. 

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.

Sementara itu, Juru bicara kementerian luar negeri Ukraina Oleg Nikolenko menolak rencana tersebut, menegaskan kembali posisi Kyiv bahwa Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina.

Nikolenko mengatakan Rusia telah melakukan tindakan agresi, menduduki wilayah Ukraina, dan proposal gencatan senjata apa pun akan memungkinkannya untuk berkumpul kembali dan memperkuat.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," katanya, seperti dilansir AFP, Senin (5/6/2023).

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," sambungnya.

Berbicara di panel yang sama, Josep Borrell Fontelles, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Uni Eropa, mencatat bahwa jika dukungan militer untuk Ukraina dihentikan, perang akan segera berakhir, tetapi kedaulatan negara itu jatuh ke tangan Rusia.

"Kami tidak dapat berhenti mendukung Ukraina secara militer karena kami tidak menginginkan perdamaian yang merupakan perdamaian penyerahan diri. Kedamaian bagi yang lebih kuat," kata Borrell.

Presiden Ukraina Volodymr Zelenskiy telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina. Nikolenko mendesak Indonesia untuk mendukung rencana perdamaian Zelenskiy. (ebs)