KTT OKI: Stop Pemindahan 1,5 Juta Penduduk Utara Gaza ke Selatan, Langgar Konvensi Jenewa ke-4

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar KTT Luar Biasa terkait agresi militer Israel ke Gaza, Palestina. Hasilnya,  31 keputusan kuat dan keras untuk menghentikan konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza.

“Pesan-pesan yang ada di dalam resolusi ini menurut hampir semua dari kami merupakan pesan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh OKI sejauh ini,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dalam pernyataan tertulis yang dirilis usai mengikuti KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (11/11).

Resolusi tersebut, kata Retno, juga menunjukkan kesatuan posisi OKI terhadap situasi di Gaza yang sangat memprihatinkan. Bahkan, hasil resolusi tegas menyatakan jika Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas guna mengakhiri perang dan memastikan Israel tunduk pada hukum International.

“OKI juga mendesak DK PBB untuk mengeluarkan resolusi guna mengecam perusakan rumah sakit di Gaza oleh Israel,” ujar Retno.

Dalam KTT, OKI juga mengecam tindakan Israel yang secara sepihak memindahkan 1,5 juta warga Palestina dari utara ke selatan Gaza. Dimana hal tersebut bertentangan dengan Konvensi Jenewa ke-4 merupakan kejahatan perang serta mengecam standar ganda dalam penerapan hukum internasional.

Baca Juga

Situasi Kesehatan Tahanan Palestina Memburuk, 80 Persen Disebut Terkena Penyakit Kudis di Penjara Israel

“Resolusi juga menolak usulan untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur, dan menegaskan bahwa Gaza dan Tepi Barat adalah satu kesatuan,” tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut, melalui resolusi itu, para pemimpin OKI memberi mandat kepada Sekretariat OKI dan Liga Arab untuk membuat joint media monitoring unit yang akan mendokumentasikan semua kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

Resolusi tersebut juga mengaktifkan Islamic Financial Safety Net untuk memberikan dukungan finansial, ekonomi, dan kemanusiaan kepada pemerintah Palestina dan UNRWA.

Beberapa forum internasional akan digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel antara lain melalui ICC, ICJ, dan Dewan HAM.

OKI mendorong dimulainya proses perdamaian yang sungguh-sungguh dan genuine untuk mencapai perdamaian berdasarkan solusi dua negara. (ant/mii)