Tak Terima Pembatalan Penyelidikan Ulang, Keluarga Korban Tragedi Itaewon Gelar Aksi Demo

Seoul, Korea Selatan, tvOnenews.com - Anggota keluarga yang berduka atas insiden maut Itaewon melakukan unjuk rasa kepada Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol karena memveto Rancangan Undang-Undang Khusus untuk penyelidikan baru atas insiden yang terjadi pada 29 Oktober 2022 lalu.

Para pengunjuk rasa membentangkan 159 spanduk yang masing-masing melambangkan nyawa yang hilang selama tragedi massa berdesakan dan terinjak-injak yang tragis di sebuah gang sempit di jantung Itaewon, Seoul pada akhir pekan Halloween tahun 2022.

Unjuk rasa terjadi setelah Presiden Korsel Yoon pada awal pekan ini memveto Rancangan Undang-Undang Khusus yang mengamanatkan penyelidikan baru atas kasus tersebut.

Yoon menggunakan hak vetonya dengan mendukung mosi yang menuntut Majelis Nasional untuk mempertimbangkan kembali undang-undang yang diajukan oleh oposisi utama, Partai Demokrat, melalui Majelis Nasional pada bulan Januari lalu.

Undang-undang tersebut menyerukan pembentukan komite investigasi khusus untuk memeriksa kembali penyebab terjadinya kerumunan massa yang mematikan dan untuk menjamin hak-hak para korban.

Adapun sebelumnya Parlemen Korea menyetujui pemakzulan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-Min atas responnya terhadap insiden maut pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan 159 orang dan melukai 196 orang.
 

Baca Juga

Jadwal AVC Champions League 2026, Sabtu 16 Mei: Jakarta Bhayangkara Presisi Beraksi Lagi! Kali Ini Hadapi Jagoan Korea Selatan

Mosi untuk menurunkan Lee dari jabatannya disetujui parlemen lewat pemungutan suara secara rahasia oleh 300 anggota dengan hasil 179 suara mendukung dan 109 suara menolak.

Mosi tersebut membutuhkan paling sedikit 150 suara agar bisa disetujui oleh parlemen Korsel yang dikuasai kubu oposisi Partai Demokrat dengan 169 kursi.

Setelah lolos, komite kehakiman parlemen akan mengkaji mosi itu sebelum menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi yang akan menimbang apakah pemakzulan tersebut akan dilakukan. Proses tersebut dapat memakan waktu hingga enam bulan.

Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya telah berupaya mendorong pemakzulan Lee sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalannya merespons insiden tersebut. (ant)