Korea Utara Kecam Utusan Hak Asasi Manusia Amerika Serikat

Istanbul, tvOnenews.com - Korea Utara pada Kamis (15/2/2024) mengecam utusan khusus AS untuk isu-isu hak asasi manusia Korut dengan kata-kata celaan, dengan mengatakan bahwa utusan itu hanyalah alat untuk campur tangan urusan dalam negeri suatu negara.

Menanggapi kunjungannya ke Asia, Pyongyang mengatakan bahwa "dengan melakukan hal tersebut, Julie Turner telah membuktikan dirinya sebagai orang nomor satu dalam menerapkan kebijakan ilegal AS saat ini yang memusuhi DPRK," lapor media pemerintah.

DPRK, atau Republik Demokratik Rakyat Korea, adalah nama resmi Korea Utara.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Turner sedang melakukan perjalanan resmi ke Jepang dan Korea Selatan hingga 22 Februari mendatang.

Kunjungan tersebut menandai peringatan 10 tahun pembebasan terakhir Komisi Penyelidikan PBB (UN Commission of Inquiry/COI) mengenai hak asasi manusia di Korea Utara.

Turner dijadwalkan bertemu dengan perwakilan pemerintah di Tokyo dan Seoul serta mereka yang melarikan diri dari Korea Utara.

Baca Juga

Mencuat Isu Produk AS Bisa Masuk RI Tanpa Sertifikasi Halal, Seskab Teddy: Tidak Benar!

Menanggapi pernyataan-pernyataan Turner di masa lalu, Asosiasi Studi Hak Asasi Manusia Korea mengatakan di Pyongyang: "Sampah yang dikeluarkan olehnya...tidak lain hanyalah (omong kosong) yang dilakukan oleh seorang pencekik hak asasi manusia...,"

"...dan utusan agresi yang merupakan perwujudan dari kebiasaan jahat kronis AS (yang) terbiasa mencampuri urusan dalam negeri negara-negara berdaulat dan menjelek-jelekkan mereka," lanjut pernyataan tersebut.

Dikatakan bahwa "raket konspirasi hak asasi manusia adalah alat utama agresi dan 'WMD' (senjata pemusnah massal) politik bagi AS untuk mencampuri urusan dalam negeri negara-negara merdeka dan berdaulat serta menjatuhkan sistem sosial mereka."

"Hak asasi manusia mewakili hak nasional, dan hak nasional berarti kedaulatan," tambah asosiasi tersebut.

COI dirilis pada 2014, yang menyatakan bahwa pemerintah Korea Utara bertanggung jawab atas "pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, sistematis, dan berat." (ant)