Ramai-ramai WN China Serang Prajurit TNI di Ketapang, Pangdam Buka Suara, Hari Purwanto Bawa-bawa Era Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan ini, sebagian publik menyoroti terkait kasus ramai-ramai WN China atau sebanyak 34 orang warga negara asal China (WNA China) diduga menyerang lima anggota TNI atau Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) di Ketapang.

Bahkan, kasus ini tak hanya menyedot perhatian publik, tetapi membuat pihak TNI melalui Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, angkat bicara.

Kata dia, pihaknya memastikan proses pemeriksaan terhadap para WNA itu,terus berjalan. Saat ini, mereka masih berada di Kantor Imigrasi Ketapang.

"Saat ini WNA tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi. Imigrasi Pontianak dan Imigrasi pusat juga hadir langsung di Ketapang," kata Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael, Rabu (17/12/2025).

Kemudian, ia mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak imigrasi dan kepolisian. Baik dari segi keimigrasian maupun dugaan tidak pidananya.

Bahkan ia mengatakan saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan secara paralel terkait dugaan tindakan anarkis, penyerangan, dan perusakan yang dilakukan para WN China tersebut.

Baca Juga

Jokowi Bakal Hadir dan Perlihatkan Ijazah Asli Saat Sidang Roy Suryo-Dokter Tifa

"Dari kepolisian, fokusnya pada pemeriksaan tindakan anarkis, penyerangan, dan perusakan. Jadi prosesnya berjalan seiring," bebernya.

Menurut Jamalulael, peran Kodam XII/Tanjungpura dalam perkara ini bersifat pendampingan dan koordinasi, tanpa terlibat langsung dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. 

Bahkan ia menegaskan seluruh proses pemeriksaan dan pengambilan keterangan menjadi kewenangan Imigrasi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Selain publik dan pihak TNI, hal ini juga menuai komentar oleh  Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto.

Ia katakan, TNI harus bisa mempertahankan diri jika diserang WN China. Selain itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) juga harus turun tangan melakukan administrasi para WN China dimaksud.

"Sebab masuknya para WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia untuk garda terdepan dan mensortir adalah Kementerian Imipas terutama imigrasi," ucap Hari seperti yang dikutip dari RMOL, pada Minggu (21/12/2025).

Selain itu, ia menilai, bahwa kesewenangan WN China di Indonesia dikarenakan China menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia.