China Dukung Sidang Darurat DK PBB soal Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah China secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggelar sidang darurat menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat. Beijing menilai langkah Washington tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara berdaulat.

Dukungan China disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (5/1). Menurutnya, DK PBB perlu memainkan peran sesuai mandat Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

“China mendukung Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat guna membahas serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela dan mendukung DK PBB menjalankan perannya sesuai mandat,” ujar Lin Jian.

Sidang darurat DK PBB digelar pada hari yang sama, menyusul meningkatnya ketegangan internasional akibat operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Maduro dan istrinya, Celia Flores. Langkah tersebut langsung menuai kecaman dari sejumlah negara dan pejabat internasional.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kemerdekaan politik, serta integritas teritorial setiap negara. Ia bahkan memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi menciptakan “preseden berbahaya” bagi tatanan dunia internasional.

Namun dalam sidang darurat tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Michael G. Waltz, membela tindakan negaranya. Ia menyebut operasi tersebut sebagai “penegakan hukum yang tepat sasaran” terhadap dua buronan yang dituduh terlibat narko-terorisme, yakni Nicolás Maduro dan Celia Flores.

Baca Juga

Indonesia dan 17 Negara Islam Murka, ‘Kedutaan Somaliland’ di Yerusalem Disebut Langgar Hukum Internasional!

Waltz menegaskan bahwa operasi itu bukan perang terhadap Venezuela maupun rakyatnya. Ia membandingkan penangkapan Maduro dengan penangkapan mantan pemimpin militer Panama, Manuel Noriega, pada tahun 1989. AS bahkan menyebut Maduro sebagai pemimpin “organisasi teroris asing” yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan perdagangan narkotika internasional.

Menanggapi pernyataan tersebut, China menyampaikan keprihatinan mendalam atas penangkapan paksa Presiden Venezuela dan istrinya. Beijing menilai tindakan AS telah melanggar norma dasar hubungan internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB.

“Langkah Amerika Serikat secara jelas melanggar hukum internasional. China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan negosiasi,” tegas Lin Jian.

China juga menilai tindakan sepihak AS mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin dan Karibia. Meski demikian, Lin Jian enggan menjawab secara spesifik ketika ditanya apakah penangkapan Maduro berpotensi memicu ketidakstabilan global yang lebih luas.

“Izinkan saya menegaskan kembali bahwa China sangat terkejut dan mengutuk keras penggunaan kekerasan terang-terangan terhadap negara berdaulat. Tindakan hegemonik tersebut melanggar kedaulatan Venezuela dan mengancam perdamaian regional,” tambahnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili di AS atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme. Operasi militer tersebut dinamakan Operasi Absolute Resolve, yang menurut Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine dilakukan secara diam-diam, cepat, dan tepat sasaran.

Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat siap “mengelola” Venezuela hingga proses transisi pemerintahan dinilai aman. Ia bahkan menyebut kemungkinan pengerahan pasukan tambahan serta rencana perbaikan infrastruktur minyak Venezuela yang disebutnya rusak.

Di sisi lain, pemerintah Venezuela membantah seluruh tuduhan tersebut. Caracas menyebut operasi militer AS sebagai pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan negara dan langsung menetapkan status darurat nasional.

Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai presiden sementara. Rodríguez menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan dan sumber daya alam Venezuela, sekaligus menuntut pemulangan segera Presiden Maduro dan Celia Flores.

Situasi ini menambah ketegangan geopolitik global, dengan DK PBB kini menjadi panggung utama bagi perdebatan soal legitimasi tindakan militer lintas negara dan masa depan stabilitas kawasan Amerika Latin. (nsp)