Dino Patti Djalal Soroti Risiko RI Gabung Board of Peace Trump, Singgung Dugaan Biaya Rp1 Miliar

Sebagai mantan diplomat senior, Dino menekankan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Trump harus dikaji secara matang, bukan sekadar dilihat sebagai langkah simbolik. Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka apa hak dan kewajiban Indonesia, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan, serta bagaimana posisi Dewan Perdamaian ini dalam tatanan global, termasuk relasinya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Rakyat Indonesia butuh dan berhak mendapat penjelasan yang gamblang mengenai ini,” kata Dino.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace Charter pada Kamis, 22 Januari 2026, di sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Pemerintah menyebut partisipasi Indonesia sebagai langkah strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik di Gaza.

Namun, bagi Dino Patti Djalal, kabar soal kewajiban membayar hingga Rp1 miliar—atau bahkan lebih—untuk masuk Dewan Perdamaian Trump justru menjadi alarm penting. Ia menilai, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, kemandirian diplomasi, dan kepentingan nasional, bukan transaksi atau tekanan geopolitik. (nsp)