Filipina Alami Krisis BBM, Resmi Umumkan Darurat Energi Nasional Dampak Perang Iran vs AS-Israel

Jakarta, tvOnenews.com - Filipina menetapkan status darurat energi nasional di tengah gejolak pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) global. 

Langkah ini diambil Filipina sebagai dampak dari konflik Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional tersebut pada Selasa (24/3/2026).

Ia menilai situasi di Timur Tengah telah menimbulkan ancaman serius terhadap ketersediaan energi nasional Filipina, sekaligus memicu ketidakpastian besar di pasar minyak internasional.

Sumber :

• Tangkapan Layar viva.co.id

Dalam upaya mengantisipasi dampak lanjutan pemerintah Filipina membentuk sebuah komite khusus demi memastikan distribusi dan ketersediaan berbagai kebutuhan penting, mulai dari bahan bakar, pangan, obat-obatan, hingga produk pertanian tetap berjalan lancar dan terkendali.

Baca Juga

DPR Setuju Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Belajar Tatap Muka Disebut Lebih Efektif

Marcos mengatakan konflik Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok global dan mendorong lonjakan harga minyak yang signifikan.

Kondisi ini mengancam ketahanan energi Filipina, jika tidak segera diatasi. 

Ia menambahkan status darurat ini, memungkinkan Pemerintah Filipina mengambil lankah cepat dan terkoordinasi sesuai regulasi yang berlaku, guna meredam dampak pasokan energi mapun tekanan terhadap perekonomian domestik.

Status darurat tersebut berlaku untuk setahun ke depan. Selama periode tersebut, Pemerintah Filipina diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi secara lebih fleksibel, termasuk, pembayaran di muka demi menjamin ketersediaan pasokan.

Namun kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Serikat buruh Kilusang Mayo Uno menilai penetapan darurat energi sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi krisis. 

Mereka juga menyoroti potensi aturan yang dapat membatasi aksi protes atau kegiatan pekerja. Sebaliknya, pelaku bisnis seperti Manuel V. 

Pangilinan mendukung langkah pemerintah, meskipun mengakui tekanan biaya energi mulai berdampak pada operasional perusahaan. 

Krisis yang terjadi di Filipina mencerminkan kondisi yang lebih luas di kawasan Asia, yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. 

Gangguan distribusi minyak global akibat konflik Iran telah memicu lonjakan harga dan mendorong banyak negara mengambil langkah darurat. 

Jika konflik berlanjut, tekanan terhadap ekonomi rumah tangga dan sektor transportasi diperkirakan akan semakin berat, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor energi. (muu)