Taliban Segera Umumkan Kabinet Pemerintahan

Dewan kepemimpinan tanpa pemilihan menjadi ciri pemerintahan mereka dulu yang secara tegas menegakkan hukum syariat Islam dari 1996 sampai digulingkan oleh pasukan asing pimpinan AS pada 2001. Taliban telah berusaha menampilkan wajah yang lebih moderat kepada dunia sejak mereka menyingkirkan pemerintah dukungan AS dan kembali berkuasa bulan lalu. Mereka berjanji melindungi hak asasi manusia (HAM) dan tidak melakukan balas dendam terhadap musuh-musuh lama.

Namun AS, Uni Eropa dan negara lainnya ragu dengan janji Taliban itu. Mereka mengatakan pengakuan resmi terhadap pemerintah baru, juga bantuan ekonomi yang akan mereka berikan, bergantung pada tindakan. Gunnar Wiegand, direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia-Pasifik, mengatakan Uni Eropa tak akan secara formal mengakui Taliban sampai mereka memenuhi syarat, termasuk membentuk pemerintah inklusif, menghormati HAM dan memberi akses penuh pada pekerja kemanusiaan.

Menlu Raab mengatakan ada kebutuhan untuk berhubungan dengan Taliban terkait Afghanistan, namun Inggris belum memiliki rencana untuk mengakui pemerintah mereka dalam waktu dekat.(ant/chm)