Presidensi G20 Indonesia Menekankan Urgensi Modal Untuk Penguatan MDB

Washington DC - Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya urgensi kerangka kecukupan modal untuk meningkatkan peran dan kapasitas pembiayaan berbagai Bank Pembangunan Multilateral (MDB).

“Kerangka kecukupan modal adalah solusi tepat yang dapat membantu optimalisasi neraca MDB, baik dalam pembahasan risk appetite, pembiayaan kreatif maupun pemanfaatan lebih banyak callable capital,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato kunci dalam Konferensi Peningkatan Peran dan Kapasitas MDB dalam Pembiayaan Pembangunan di Washington DC, AS, Rabu  (12/10/2022)

Sri Mulyani mengatakan, pemegang saham telah mempertimbangkan kemungkinan adanya adaptasi terhadap kerangka kerja saat ini untuk memaksimalkan kapasitas pembiayaan MDB yang finalisasinya sudah dilakukan pada Juli 2022 atas dukungan Presidensi Indonesia.

“Laporan itu menunjukkan bahwa pembebasan modal di neraca MDB, yang berpotensi dapat menyediakan pembiayaan tambahan, tentu saja termasuk solusi yang cukup menjanjikan dalam situasi saat ini,” ujarnya.

Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa berbagai rekomendasi untuk penguatan peran MDB akan terus didiskusikan dalam Presidensi G20 agar dapat dikomunikasikan serta segera diadopsi dalam Presidensi G20 India pada 2023.

Baca Juga

Wamendes Ahmad Riza Patria Apresiasi Perusahaan yang Berkontribusi Nyata Bangun Desa

Saat ini, kebutuhan negara-negara terhadap MDB yang meliputi Bank Dunia serta empat bank pembangunan regional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Pembangunan Afrika (ADB), Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD) serta Kelompok Bank Pembangunan Antar Amerika (IDB) sangat tinggi.

Tingginya ketidakpastian dan volatilitas global yang terus berlanjut menjadi penyebab terjadinya ketergantungan tersebut, sehingga kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya MDB semakin mendesak.

Sementara itu, President Center for Global Development Masood Ahmed mengatakan, seruan untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui MDB merupakan cerminan dari meningkatnya kebutuhan untuk menindaklanjuti SDGs dan pembiayaan lainnya.

“Terdapat juga seruan khusus untuk pembiayaan proyek terkait perubahan iklim dan global public goods yang tidak hanya membutuhkan adaptasi dari peran lembaga-lembaga (MDB) ini agar lebih selaras dalam menanggapi tantangan hari ini, tetapi juga kemampuan untuk membiayainya,” ujarnya. (hw/muu)