Bertemu Puan, PM Kamboja Kenang Bung Karno hingga Singgung Krisis Myanmar

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen, Kamis (24/11/2022).

Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan ini, termasuk kenangan PM Hun Sen tentang presiden pertama Indonesia Soekarno yang merupakan kakek Puan.

Kedatangan Puan ke Kamboja juga untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-43.

Di forum pertemuan parlemen ASEAN itu, Puan akan menerima presidensi AIPA dari Parlemen Kamboja kepada DPR RI yang pada tahun 2023 menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44.

“Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA dapat meningkatkan soliditas dan relevansi ASEAN di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar,” katanya.

Kepada PM Hun Sen, Puan menyatakan Kamboja merupakan salah satu negara yang cukup dekat dengan keluarganya.

Baca Juga

Jadwal FIFA Matchday Maret 2026 Tim ASEAN: Timnas Indonesia Tampil di Level Dunia Hingga Laga Pamungkas Kualifikasi Piala Asia 2027

“Soekarno dan Raja Norodom Sihanouk merupakan sahabat, bahkan seperti keluarga yang bertemu secara rutin. Kamboja seperti rumah kedua bagi Presiden Soekarno saat itu,” ungkapnya. 

Saat membicarakan soal Bung Karno, PM Hun Sen menceritakan kenangannya terhadap sang proklamator Indonesia itu.

Hun Sen mengaku sempat menjadi penyambut Bung Karno saat datang ke Kamboja.

“Dulu waktu saya kecil berdiri kibar-kibarkan bendera ketika Presiden Soekarno berkunjung. Kemudian, saya bekerja sama dengan anak Presiden Soekarno ketika Bu Mega menjabat presiden. Sekarang saya senang bisa bertemu dan berbicara dengan cucu Presiden Soekarno,” ujar PM Hun Sen.

Hun Sen pun menitipkan salam untuk Megawati dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Puan.

Dia juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik Indonesia dan Kamboja yang sudah berlangsung sejak lama.

Dalam pertemuan tersebut, PM Hun Sen sempat membahas isu konflik Laut China Selatan dan krisis di Myanmar.

Kemudian, Puan menyinggung soal implementasi ASEAN Five Point Consensus terkait Myanmar yang tidak berjalan dengan lancar, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di negara tersebut.

“Situasi di Myanmar mengkhawatirkan sehingga kita harus bekerja sama membantu memulihkan demokrasi di Myanmar. Dalam kaitan ini, krisis di Myanmar juga berpotensi mengganggu stabilitas kawasan,” ucapnya.