News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pilot Susi Air Sepekan Disandera KKB, Mahfud Md: Pemerintah Pakai Pendekatan Persuasif

Pemerintah buka suara terkait penanganan tragedi pembakaran pesawat hingga penyanderaan kapten pilot pesawat Susi Air di Papua.
Rabu, 15 Februari 2023 - 17:40 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD
Sumber :
  • Tim tvOne/Rika Pangesti

Jakarta -  Pemerintah buka suara terkait penanganan tragedi pembakaran pesawat hingga penyanderaan kapten pilot pesawat Susi Air di Papua.

Diketahui, kapten pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Mehrtens sampai hari ini masih disandera oleh kelompok kekerasan bersenjata (KKB) Papua.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyampaikan, Pemerintah mengakui terjadinya peristiwa penyanderaan terhadap kapten pilot Susi Air.

Mahfud menyebut, hingga saat ini KKB Papua masih belum melepaskan kapten pilot Philip Mark Mehrtens.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah akan melakukan dua upaya dalam menangani masalah ini. Upaya persuasif menjadi pedoman utama.

"Pertama, Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif," terang Mahfud, Rabu (15/2/2023).

"Karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," sambungnya.

Kemudian, kedua, Mahfud melanjutkan, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru.

"Untuk memantau dan mengakselerasi pengamanam pembebasan sandera Philip Mark Mehrtens," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima.

"Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera," jelas Mahfud.

Kendati demikian, kata Mahfud, jika upaya pertama belum berhasil dilakukan maka Pemerintah tidak menutup upaya lain.

"Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, baik menurut konstitusi RI maupun menurut hukum internasional, maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung," papar Menko Polhukam.

"Oleh sebab, itu karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI, dari berbagai aspek, maka papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI," tukasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka pimpinan Egianus Kogeya mengklaim bahwa mereka telah melakukan aksi Pembakaaran Pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga, Papua pada Selasa (7/2/2023).

Juru bicara OPM, Sebby Sambom mengatakan, aksi pembakaran pesawat tersebut dilakukan oleh Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Egianus Kogoya.

“Pembakaran pesawat ini telah dilakukan dengan alasan yang masuk akal,” kata Sebby dalam siaran pers KKB yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

“TPNPB berhasil membakarnya,” sambung dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Versi KKB pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BVY itu terbang dari Mimiki, ke Distrik Paro, di Nduga.

Pesawat dengan pilot warga negara asing itu, tiba sekitar pukul 06.26 waktu setempat. (rpi/ebs)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, lindari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Selama dua pekan, Mees Hilgers bergabung dengan 22 pemain lainnya untuk menjalani pemusatan latihan bersama John Herdman tanpa adanya pertandingan uji coba internasional. 
Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.
‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD Atto 1 mencatatkan distribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026.
Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Tak hanya soal turnamen, IOAC 2026 membawa kabar positif bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral