Puan Maharani Minta Kepengurusan Sertifikat Tanah Korban Gempa Cianjur yang Hilang Diperlancar
- Istimewa
“Saya juga ucapkan terima kasih sudah bantu masyarakat Indonesia, Ibu Puan,” timpal Imas yang turut menyampaikan rasa terima kasih.
Puan pun mengingatkan Pemerintah agar program pengurusan sertifikat tanah dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Ia menyampaikan, jangan sampai ada tambahan pungutan lain untuk mengurus sertifikat tanah dari biaya yang sudah ditetapkan.
“Penting sekali supaya sertifikasinya dilakukan tanpa pungli, tanpa biaya-biaya siluman. Jangan beri ruang kepada yang mau memeras rakyat yang sedang mengurus sertifikat tanah,” tegas Puan.
“Ini saya minta Forkopimda juga benar-benar perhatikan, bergotongroyong untuk melindungi rakyat Kabupaten Cianjur,” imbuh mantan Menko PMK tersebut.
Selain menyoroti soal biaya, Puan bertanya kepada warga yang hadir apakah ada yang mengalami kendala dalam kepengurusan sertifikat tanah.
Sejumlah warga mengeluh sertifikat tanah miliknya belum jadi padahal sudah diurus sejak sebelum gempa.
Puan lalu meminta Kanwil BPN Cianjur untuk mengecek apa yang menjadi kendala. Lalu, seorang warga bermana Suhartini lalu berkata belum bisa mengurus sertifikat karena surat tanahnya rusak akibat gempa beberapa waktu lalu.
Warga Kecamatan Cugenang itu juga mengeluhkan belum mendapat bantuan tempat tinggal.Saat itu juga Puan meminta penjelasan kepada Bupati Herman Suherman.
Menurut Bupati, Kecamatan Cugenang merupakan epicentrum gempa dan kini permasalahannya sedang diteliti oleh BMKG. Bupati juga menyebut bantuan gempa tahap 3 juga dalam waktu dekat akan cair.
“Solusinya apa agar sebelum puasa mereka bisa dapat tempat layak?” tanya Puan kepada Bupati.
“Kami sedang bangun huntara (hunian sementara). Menghadapi Ramadan, kami sudah siapkan pemenuhan kebutuhan huntap (hunian tetap). Lahannya sudah ada, sedang land clearing,” terang Bupati Cianjur.
Puan pun menyatakan DPR akan mengawal proses pemberian bantuan tempat tinggal warga korban gempa Cianjur hingga tuntas.
“Kalau proses ini sedang berjalan, DPR akan mengawalnya dari Huntara sampai Huntap,” tegasnya.
Kemudian terkait surat atau sertifikat tanah masyarakat yang rusak atau hilang akibat gempa, Puan meminta Wamen ATR/BPN meyakinkan warga korban gempa bahwa kepengurusannya dilakukan gratis tanpa pungutan biaya.
Load more