69 Pegawai Kemenkeu Berisiko Tinggi LHKPN Didominasi Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai diperbincangkan 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berisiko tinggi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 

Juru Bicara Menteri Keuangan (Jubir Menkeu), Yustinus Prastowo beberkan didominasi pejabat Pajak dan Bea Cukai.

"Menurut info memang sebagian besar dari 2 institusi itu, Pajak dan Bea Cukai, tapi ada juga dari lain," kata dia, saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (9/3/2023).

Kemudian dia menjelaskan bahwa 69 pegawai yang berisiko tinggi LHKPN dipanggil secara bertahap untuk dilakukan pemeriksaan oleh investigator.

"Yang 69 high risk dipanggil secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan karena kita juga butuh investigator yang banyak. Kita kerahkan semua upaya untuk itu," tegasnya.

Sementara, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh mengungkapkan bahwa 69 pegawai berisiko tinggi tersebut telah ditelusuri sejak 2 tahun yang lalu, namun karena masa pandemi terkendala dilakukan pemeriksaan secara fisik.

Baca Juga

Selain Minta Menkeu Usut Bea Cukai, Prabowo Sentil Bakamla Kenapa Masih Banyak Penyelundupan

"Terkait 69 itu, kemarin itu kita run data untuk 2 tahun. Saya bukan excuse, kita menyadari kondisi itu pandemi. Idealnya fisik bukan zoom. Oleh sebab itu terhadap pegawai yang masih atau profilnya merah kita Irjen membentuk program kita memanggil Senin kemarin pegawai risiko tinggi. Target 2 minggu. Hasilnya tidak berhenti bisa berlanjut ke tahap berikutnya ke tahap investigasi," tandasnya.

Sebelumnya, Awan mengatakan bahwa 69 pegawai yang bermasalah LHKPN ini terungkap usai dilakukan pemeriksaan dengan data analitik, dan anomali.

“Setelah kita ketemu anomali, kami cek lagi dengan profile jabatan sumber perolehan kekayaan. Harta kekayaan yang tidak dilaporkan, informasi keuangan mencurigakan, dan berbagai macam informasi,” kata dia, Rabu (1/3/2023).

Lebih lanjut dia pun merunutkan timeline 69 pegawai yang terindikasi memiliki harta kekayaan tidak wajar.

“Kami akan sampaikan untuk tahun 2019 LHK yang dilaporkan tahun 2020 ada 33 pegawai tidak clear kemudian LHK 2020 untuk pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. ada total 69 pegawai tidak clear selanjutnya kami panggil untuk dilakukan pemeriksaan,” jelasnya. (agr/ree)