Sri Mulyani Ngaku Tak Diberi Info Soal Dugaan Pencucian Uang Rp300 Triliun di Kemenkeu, Begini Respon PPATK

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang mengaku tidak menerima info soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“PPATK dan Itjend Kemenkeu akan melakukan langkah-langkah kolaboratif yang efektif untuk penanganan seluruh data yg ada,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan tertulis yang diterima tvOnenews pada Sabtu (11/3/2023).

Ivan mengatakan bahwa langkah tersebut akan memperkuat kerjasama antara PPATK dengan Kemenkeu perihal dugaan pencucian uang dan segala transaksi keuangan mencurigan di Kemenkeu.

“Hal ini akan semakin memperkuat kerjasama kami dengan Itjend Kemenkeu sebagaimana telah dilakukan selama ini,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tidak mendapatkan info soal dugaan pencucian uang senilai Rp300 triliun di kementerian yang dipimpinnya.

Baca Juga

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Kapolres Bima Kota Sebagai Tersangka TPPU

“Mengenai 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana transaksinya apa saja siapa yang terlibat,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang disiarkan melalui YouTube Kemenkeu pada Sabtu (11/3/2023).

“Di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya pada hari Kamis surat tersebut menyangkut jumlah yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya tidak ada angka rupiahnya,” tambah Sri Mulyani.

Kemudian Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti perihal informasi mengenai dugaan pencucian uang senilai Rp300 triliun tersebut.

“Saya sudah kontak Pak Ivan dan izin Pak Mahfud saya akan tanyakan kepada Pak Ivan tolong 300 triliun itu sampaikan saja jelas kepada media siapa saja yang terlibat transaksi seperti apa,” katanya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa jika diberikan semakin detail pihaknya semakin senang karena hal itu dapat membersihkan kementeriannya.

“Dan apakah informasi itu bisa ke publik apa jadi bukti Monggo makin detail makin bagus saya juga ingin tahu siapa saja yang terlibat semakin terlibat sehingga pembersihan kita semakin cepat,” ujarnya.

“Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya dan datanya sumbernya transaksinya apa saja yang dihitung dan siapa yang terlibat,” tambahnya.