GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tak Jadi dengan Mahfud MD, Hari Ini Komisi III DPR Akan Bahas Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu dengan PPATK

Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.
Selasa, 21 Maret 2023 - 05:00 WIB
Dok. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers di Gedung Kemenkeu pada Sabtu (11/3/2023)
Sumber :
  • tim tvOnenews/Julio Trisaputra

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (21/3/2023).

Sementara, lanjut dia, rapat kerja mengenai transaksi mencurigakan di Kemenkeu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk membahas agenda yang sama akan dilakukan pada Jumat (24/3/2023).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dengan PPATK besok, dan Menkopolhukam rencananya Jumat," kata Dasco di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (21/3/2023).

Dasco mengatakan bahwa alasan rapat kerja Komisi III DPR dengan PPATK dan Menkopolhukam yang sedianya digelar pada hari ini menjadi diundur karena mencocokkan jadwal kedua pimpinan tersebut.

Adapun, lanjut dia, akan ada hari libur nasional yakni Hari Raya Nyepi 2023 dan cuti bersama yang jatuh pada 22 dan 23 Maret.

"Jadi sebenarnya tidak ada isu dan ini hanya mencocokkan waktu," ujarnya.

Dasco enggan membeberkan pendalaman yang akan dilakukan terhadap PPATK dan Menkopolhukam, dan menyerahkan kepada Komisi III DPR selaku komisi terkait.

"Biar komisi teknis yang akan mendalami mengenai isu tersebut," ucapnya.


Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani (tim tvOnenews)

Sementara Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa Komisi III tidak mempermasalahkan perselisihan jadwal tersebut, terlebih melalui rapat kerja dengan PPATK pihaknya juga bisa melakukan pembahasan tidak terbatas pada isu transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu saja.

"Ada juga yang lain, misalnya sekian ratus triliun rupiah dana terkait lingkungan hidup yang diduga mengalir juga ke partai politik. Itu akan kami klarifikasi juga," ujarnya.

Politikus tersebut juga menambahkan bahwa parlemen berkepentingan untuk mencari jalan terang dari isu yang terlanjur liar dan mengambang di tengah masyarakat.

"Banyak selama ini wahnya itu 'kan hanya di ruang publik, di media, tetapi kemudian settlement-nya (penuntasan, red.) enggak jelas gitu lho. Itu yang kami enggak mau di DPR, apalagi kalau itu menyangkut partai politik," kata Arsul.

Menko Polhukam Mahfud MD (tim tvOnenews)

Sebelumnya, Jumat (10/3/2023), Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengatakan bahwa temuan transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu periode 2009-2023 merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi tidak benar kalau isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara," kata Mahfud dalam jumpa pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam, Jumat (10/3/2023).

TPPU itu melibatkan sekira 467 pegawai di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (14/3/2023) menyampaikan bahwa transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

Dia mengklarifikasi bahwa dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan merupakan korupsi pegawai Kemenkeu.

"Ini lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan ke Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010," ungkap Ivan di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Selanjutnya, pada hari Kamis (16/3/2023) di Melbourne, Australia, Mahfud menyatakan akan menemui kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memperjelas perihal transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu yang menjadi perbincangan publik dalam beberapa pekan terakhir.


Menkopolhukam, Menkeu dan Kepala PPATK Usai Rapat di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023). ant

Kemudian pada hari Senin (21/3/2023), Menko Polhukam dan Menkeu kembali menggelar konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam.

Mahfud MD menjelaskan isu dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp300 triliun.

"Yang kami laporkan adalah hasil analisa tentang dugaan TPPU berkali-kali saya sampaikan itu, bukan laporan korupsi," katanya dalam jumpa pers, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Dalam jumpa pers itu, Mahfud didampingi Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Ia ingin menjelaskan kepada masyarakat tentang simpang siur apa yang menjadi isu tentang pencucian uang sebesar Rp300 triliun. Laporan itu menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan.

"Saya waktu itu menyebut Rp300 triliun sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan. Saudara harus tahu bahwa TPPU itu sering jadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan," katanya.

Menurut dia, uang yang sama berputar sepuluh kali secara aneh itu dihitungnya hanya dua atau tiga kali. Padahal perputarannya sepuluh kali.

"Misal saya kirim ke Ivan, Ivan kirim ke sekretarisnya, sekretarisnya kirim ke saya lagi," ujarnya.

Mahfud meminta agar tidak ada asumsi korupsi di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan," katanya menegaskan.

Mahfud mencontohkan bentuk-bentuk dugaan pencucian uang ini seperti kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, sampai kepemilikan aset atas nama orang lain. (ant)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Murka Kapolda Sulsel, Tiga Polisi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat

Murka Kapolda Sulsel, Tiga Polisi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat

Tiga oknum polisi di jajaran Polda Sulawesi Selatan kini berada di ujung tanduk. Mereka terancam dipecat setelah kedapatan terlibat kasus tindak pidana narkoba.
4 Tahun Sembunyi di Kalimantan, Pelaku Penipuan Berkedok Calo TNI AU Ditangkap

4 Tahun Sembunyi di Kalimantan, Pelaku Penipuan Berkedok Calo TNI AU Ditangkap

Pelarian pelaku penipuan dengan modus membantu bisa meloloskan seseorang menjadi anggota TNI AU akhirnya berakhir. Setelah sempat buron empat tahun dan bersembunyi di Kalimantan, pelaku berhasil diringkus oleh jajaran Polres Kulon Progo.
Joan Mir Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2026, Honda Umumkan Penggantinya

Joan Mir Dipastikan Absen di MotoGP Portugal 2026, Honda Umumkan Penggantinya

Honda mengonfirmasi jika salah satu rider andalan mereka, Joan mir harus absen pada gelaran MotoGP Portugal akhir pekan ini.
Kemenag Dorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis KUA Bagi Mantan Napiter

Kemenag Dorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis KUA Bagi Mantan Napiter

Kementerian Agama (Kemenag) ikut berperan dalam membina ekonomi bagi para mantan narapidana terorisme (napiter).
Megawati: Jadi Presiden Itu Gampang, Menjadi Pemimpin Jauh Lebih Sulit

Megawati: Jadi Presiden Itu Gampang, Menjadi Pemimpin Jauh Lebih Sulit

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar menjabat sebagai presiden dengan sosok pemimpin sejati. 
Kemnaker Bangun Pusat Pengembangan Talenta Disabilitas untuk Dorong Inklusivitas

Kemnaker Bangun Pusat Pengembangan Talenta Disabilitas untuk Dorong Inklusivitas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi meluncurkan pembangunan Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas pada Kamis (19/11/2026). 

Trending

Murka Kapolda Sulsel, Tiga Polisi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat

Murka Kapolda Sulsel, Tiga Polisi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat

Tiga oknum polisi di jajaran Polda Sulawesi Selatan kini berada di ujung tanduk. Mereka terancam dipecat setelah kedapatan terlibat kasus tindak pidana narkoba.
Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri

Para penggemar mendesak Hyundai Hillstate untuk mencoret nama Megawati Hangestri dari skuad meski tim asuhan Kang Sung-hyung itu baru meraih kemenangan perdana di Liga Voli Korea 2026-2027.
Pemilik Rokok Ilegal Marbol Ditangkap Polisi Bersama 9 Orang, Gegara Kasus Ini

Pemilik Rokok Ilegal Marbol Ditangkap Polisi Bersama 9 Orang, Gegara Kasus Ini

Polres Pamekasan, Madura, menangkap pemilik rokok ilegal merek Marbol, Rabu (18/11/2026). Rokok tersebut diketahui telah beredar luas di pasaran lokal maupun luar Pulau Jawa.
Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Balkon Apartemen Depok, Diduga Bunuh Diri

Seorang mahasiswi FKG UI berinisial AAKR ditemukan tewas di apartemen kawasan Margonda, Depok, pada Rabu (18/11/2026). Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Hendra Kurniawan mengatakan penemuan korban dilaporkan sekitar pukul 15.30 WIB. Tim juga telah melakukan pengecekan di TKP.
Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Penurunan Kontribusi Poin Megawati Hangestri Disorot Media Korea

Kontribusi poin Megawati Hangestri yang menurun ketika Hyundai Hillstate catatkan kemenangan atas SOOP SOOPers kemarin membuatnya dapat sorotan dari media Korea
UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI Buka Suara soal Tewasnya Mahasiswi FKG, Minta Jaga Privasi Korban

UI buka suara soal tewasnya mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) berinisial AAKR yang ditemukan di balkon salah satu apartemen di kawasan Margonda, Depok, Rabu (18/11/2026). UI memohon agar masyarakat dapat menjaga privasi korban, menghormati proses yang ditangani pihak berwenang, serta tidak menyampaikan hal-hal di luar kewenangan kampus.
7 Fakta Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok, Kampus Buka Suara

7 Fakta Mahasiswi FKG UI Ditemukan Tewas di Apartemen Depok, Kampus Buka Suara

Berikut tujuh fakta terkait meninggalnya mahasiswi FKG UI di apartemen kawasan Margonda, Depok. Pihak kampus dan kepolisian beri penjelasan.
Selengkapnya

Viral