Sekolah Tergusur Proyek Jalan, Puluhan Siswa Belajar di Balai Desa

Gunungkidul,DIY - Sejak 10 hari terakhir, puluhan siswa SDN 2 Tepus ini terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di Balai Padukuhan Blekonang 1 dan 2, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta.

Hal ini dilakukan setelah gedung sekolah mereka tergusur mega proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Bahkan sampai eksekusi gedung dilakukan, dinas terkait belum membangun gedung pengganti.

Salah satu anggota komite sekolah, Supriyadi, menyatakan, pembongkaran gedung sekolah dilaksanakan sekitar dua minggu yang lalu, di saat gedung masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

"Sekitar 4 bulan yang lalu memang sudah turun surat pemberitahuan tentang pembongkaran gedung dari pemborong, tapi dari dinas terkait sama sekali tidak ada komunikasi," terang Supriyadi, Rabu (20/10/2021).

Pihak sekolah sangat menyayangkan kejadian ini, karena para siswa akhirnya yang harus dikorbankan. Komite sekolah dan para wali murid mempertanyakan, kenapa Pemkab Gunungkidul, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sama sekali belum mengambil langkah, sementara uang ganti rugi gedung sekolah sudah cair sekitar dua tahun silam dan surat pemberitahuan eksekusi gedung sudah turun 4 bulan yang lalu.

Akibatnya, seluruh murid SD yang berjumlah 37 siswa, saat ini harus belajar di 2 Gedung Balai Dusun, yaitu Blekonang 1 dan Blekonang 2.

Baca Juga

Satgas PPKPT UMY Finishing Laporan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Dosen Farmasi, Pekan Depan Masuk Meja Rektor

"Waktu itu, kami minta penundaan kepada pemborong, dan dikasih waktu dua minggu, sehingga kami bisa mengangkut perlengkapan belajar mengajar seperti komputer, dokumen, meja tulis, arsip, termasuk buku-buku perpustakaan," lanjutnya.

Sugiran, anggota komite sekolah menambahkan, ada informasi bahwa Disdikpora memang mempunyai program meregrouping sekolah tersebut. Wacana ini muncul sejak tahun 2014 lalu, namun komite dan wali murid sudah menyatakan keberatan, karena sekolah yang baru, berjarak sekitar 4 kilometer. Selain jauh, alasan tidak semua wali murid memiliki sepeda motor untuk mengantar sekolah.

"Banyak siswa di sini yang tinggal bersama kakek dan neneknya, sementara orang tuanya merantau bekerja, kalau yang punya motor tentu bisa mengantar, lha kalau yang sudah tua bagaimana, sementara jika siswa harus jalan kaki atau bersepeda, dengan jarak begitu dan medan jalan naik turun, apa tidak kasihan, belum kalau musim hujan," beber Sugiran.

Sugiran menduga, Disdikpora memang sengaja tidak segera membangun gedung baru sebagai pengganti lantaran program regrouping SDN Tepus 2 akan direalisasikan.

"Di SDN 2 Tepus saat ini ada  37 siswa yang berasal dari 5 padukuhan, yaitu Blekonang 1, Blekonang 2, Blekonang 3, Trosari 1 dan Trosari 2. Karena ketidakjelasan nasib sekolah, maka tahun ajaran kemarin, wali murid ragu untuk mendaftarkan anaknya, sementara guru juga tidak berani untuk membuka pendaftaran, hingga berakibat kosongnya murid kelas satu," lanjut Sugiran

Dalam waktu dekat, mereka berencana untuk audensi  ke DPRD Kabupaten Gunungkidul terkait polemik yang mereka alami. Mereka berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat, khususnya wali siswa.

Sementara itu, PLT Kepala Dikpora Gunungkidul, Ali Ridho saat dihubungi menyatakan bahwa, polemik tentang hal ini sedang dirapatkan di bagian bidang, dan akan dilakukan pertemuan antara pihak pihaknya dengan pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat.

"JJLS adalah proyek dari nasional, jadi mekanisme pembangunan gedung pengganti harus melalui proses yang panjang, tidak asal membangun," terang Ali, Rabu (20/10/2021).

Ali menambahkan, soal regrouping sekolahan memang sudah ada aturan tentang jumlah siswa dan guru yang mengajar. Hal ini nantinya akan terkait dengan alokasi DAK yang akan digunakan untuk membangun gedung pengganti.

"Sudah saya disposisikan ke bidang SD, saya sedang menunggu laporannya," pungkasnya. (Lucas Didit/Buz)