Penutupan BUMN Tak Sehat, Puan: Sudah Tepat 

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung rencana pemerintah menutup BUMN yang tidak sehat, menurutnya hal tersebut sudah tepat. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya @puanmaharaniri, Rabu (20/10/2021). 

"Adanya rencana penutupan BUMN yang tidak sehat meski pemerintah telah memberi dukungan modal dari APBN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) menurut saya sudah tepat," tulis Puan.

Menurut Puan, persoalan BUMN yang tidak sehat akan menjadi beban bagi negara.

"Jika persoalan seperti ini dibiarkan berlarut hanya akan menjadi beban ekonomi negara," tambah dia.

Puan menuturkan, harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN bagi BUMN yang tak bisa lagi berkembang akibat buruknya tata kelola. DPR RI, menurutnya, akan terus mengawasi kinerja perusahaan yang mendapat bantuan.

"Perlu diingat PMN berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat. Maka sudah seharusnya digunakan untuk membantu ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai anggaran tersebut lenyap akibat pengelolaan yang buruk," tulis Puan lagi.

Baca Juga

PDIP Ngaku Sudah Diajak Bicara soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Capres-Cawapres Diusung Dua Partai

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan untuk menutup BUMN yang tidak dapat cepat beradaptasi dengan perubahan global.

"Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya tutup saja! Tidak ada selamet-selametin bagaimana kalau sudah begitu," ungkap Presiden.

Dia menilai BUMN kerap mendapat proteksi sehingga tidak berani berkompetisi.

"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahin PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," kata Presiden Jokowi dalam tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (14/10/2021).

"Berkompetisi tidak berani, bersaing tidak berani, mengambil risiko tidak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi," tegas Presiden. (act)