Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf Bergelut Hadapi Covid-19

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah dan terus berupaya menangani pandemi COVID-19 yang mendera Tanah Air selama hampir 2 tahun terakhir.

Berbagai upaya dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam penanganan pandemi, mulai dari menangani virus melalui vaksinasi, pembatasan mobilitas masyarakat, hingga memastikan perlindungan sosial dan ekonomi terus berjalan.

Semua upaya tersebut terekam dalam buku laporan Capaian Kinerja 2021 bertajuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021 yang dirilis pada hari Rabu (20/10).

Bergerak pulih dari pandemi. Begitu bunyi bagian pertama dalam buku laporan tersebut. Di dalamnya dijabarkan hal-hal yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi guna membawa bangsa pulih dari pandemi.

Tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir. Cara terbaik menghadapi "musim pandemi" adalah mengubah cara pandang menuju keadaan normal baru. Hal itulah garis besar upaya pemerintahan Joko Widodo untuk membawa bangsa bergerak pulih dari pandemi.

Presiden mengajak bangsa Indonesia untuk bersiap hidup bersama COVID-19 dalam tempo lebih panjang, dalam masa yang tidak pasti, dengan tetap waspada, tidak abai pada protokol kesehatan, dan terus berlatih kesabaran.

Menurut buku laporan tersebut, pada titik ini menjadi tangguh bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dan kewajiban. Ketangguhan untuk pulih menjadi semacam “patriotisme baru” yang dilahirkan di tengah gemuruh pagebluk.

(Dok - Presiden menerima suntikan vaksin Covid-19)

Semangat ketangguhan itu diwujudkan pemerintahan Jokowi dalam aksi nyata, dalam mitigasi, serta adaptasi pada berbagai situasi krusial.

Mitigasi berbasis data, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang dilakukan pemerintah pada gilirannya memudahkan dalam memetakan persoalan, serta mempercepat keputusan bijak untuk menentukan kapan saat menekan pedal "rem dan gas" kebijakan. Karena penanganan pandemi COVID-19 memerlukan kecepatan, ketepatan, dan akurasi data.

Dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kunci utama memenangi pandemi adalah sinergitas dan konsolidasi di seluruh negeri. Solidaritas antarwarga menjadi roh yang menghidupkan segenap upaya penyelamatan.

Pada tahap ini Presiden Joko Widodo mengambil perannya menjadi pemegang komando tertinggi. Dari puncak garis komando, Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi memimpin pertempuran panjang melawan pandemi COVID-19.

Dimulai dari perintah evakuasi WNI di Wuhan di awal 2020 sampai persiapan menuju endemi di akhir 2021, Presiden selaku panglima menekankan pentingnya kepemimpinan lapangan, kebijakan strategis, konsolidasi kerja tim, serta urgensi turun lapangan.

Presiden sendiri turun langsung mengecek pergerakan vaksinasi, ketersediaan obat, ruang perawatan, oksigen, distribusi sembako, serta semua prioritas dalam satu komando, tidak hanya di awal pandemi, tetapi hingga saat ini.

Saat ini, pandemi tampak mulai terkendali tetapi bahaya belum tuntas. Pemerintahan Jokowi tetap menutup semua celah kelengahan dan belajar pada serangan gelombang kedua varian Delta.

Disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi merata pun dijadikan Presiden sebagai solusi jitu menuju endemi.

Di sisi lain, karakter virus COVID-19 yang amat dinamis, selalu berubah dan bermutasi ditangkal dengan membatasi mobiiltas masyarakat. Dengan menunjuk masyarakat basis RT dan RW sebagai ujung tombak, laju penularan berhasil ditekan serta fungsi pelacakan, pemeriksaan, isolasi, dan terelaborasi secara substantif.

Vaksin dan Obat

Tidak bisa disangkal pemerintahan Jokowi sukses mengamankan pasokan vaksin bagi masyarakat. Perburuan vaksin dari luar negeri dilakukan bersama inisiatif produksi di dalam negeri, salah satunya vaksin Merah Putih.

Dalam memperoleh vaksin dari luar negeri, diplomasi digelar Indonesia lewat jalur bilateral dan multilateral. Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses ini seluruh bangsa sebab melawan COVID-19 mustahil tanpa keadilan akses vaksin.

Berdasarakan catatan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), hingga 4 Oktober 2021 total vaksin yang berhasil diamankan pemerintah berjumlah 280.527.920 dosis terdiri atas 219.676.280 dosis vaksin Sinovac, 28.190.720 dosis vaksin AstraZeneca, 8.450.000 dosis vaksin Sinopharm, 8.000.160 dosis vaksin Moderna, dan 15.710.760 vaksin Pfizer.

(Dok - Kedatangan vaksin AstraZeneca tahap ke-73 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten)

Sebagaimana ditekankan Presiden bahwa vaksinasi adalah kunci mengatasi pandemi. Namun, bangsa Indonesia tidak boleh bergantung pada luar negeri. Produksi global terbatas dan jadi rebutan seantero dunia.

Produksi vaksin nasional Merah Putih perlu disegerakan. Menurut buku laporan tersebut kolaborasi riset Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia telah membuahkan banyak kemajuan.

Pengembangan vaksin yang berasal dari varian virus COVID-19 di Indonesia berhasil melewati uji praklinis.

Produksi massal vaksin buatan Indonesia dijadwalkan di pertengahan 2022. Vaksin karya anak bangsa ini sekaligus menjadi persiapan mengantisipasi wabah lain pada masa depan.

Adapun kegiatan vaksinasi terus digencarkan pemerintah di mana-mana, mulai dari vaksinasi massal hingga "menjemput bola" dari pintu ke pintu, serta spesifik terhadap pelajar dan kelompok rentan. Bahkan, Presiden kerap meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi ini.

Di sisi lain, pandemik juga telah mendorong Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri obat dan alat kesehatan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan pun menjadi pegangan. Indonesia berhasil mengurangi ketergantung impor bahan baku obat.

Pada masa pandemi, Indonesia tercatat mampu memproduksi 358 jenis alat kesehatan pandemi, antara lain oksimeter, nebulizer, elektrokardiogram, ventilator, high flow nasal cannula (HFNC), reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), rapid test antigen, dan rapid test antibody.

Bersamaan dengan itu, saat varian Delta menyerang dan membuat rumah sakit penuh, memicu kelangkaan obat dan oksigen, serta memicu kenaikan harga, pemerintah bergerak cepat mencari solusi.

(Dok - Presiden meninjau penyuntikan vaksin Covid-19 bagi santri pondok pesantren)

Para penimbun dilarang meraih untung berlebihan, harga eceran tertinggi (HET) obat ditetapkan, serta aturan-aturan dilempangkan.

Sementara itu, demi memastikan ketersediaan stok oksigen, pemerintah membuka keran impor konsentrator dan menerima bantuan dari negara sahabat. Di dalam negeri, konversi oksigen industri ke oksigen medis diterapkan.

Pendidikan dan Bansos

Seiring dengan upaya keras menangani pandemi COVID-19, Pemerintah juga berpikir keras menyelamatkan pendidikan anak bangsa.

Belum lama ini pemerintah memutuskan untuk membuka pembelajaran tatap muka (PTM) setelah setahun menerapkan sekolah daring. Pelaksanaan PTM pun terbatas dengan persyaratan ketat.

Isi ruang kelas maksimal 50 persen, dengan syarat siswa sudah divaksin dan harus ada izin orang tua. Pembatasan ini untuk mencegah sekolah menjadi klaster baru COVID-19.

Pemerintah memutuskan menggelar PTM untuk menekan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) anak-anak. Risiko ini sudah diprediksi sejak penutupan sekolah di seluruh dunia menyusul badai pandemi.

Siswa di wilayah perdesaan yang sulit mengakses internet serta minim infrastruktur lebih rentan terpapar learning loss. Kolaborasi optimal sekolah, orang tua, dan siswa diyakini akan menyelamatkan masa depan satu generasi.

Selain urusan pendidikan, Pemerintah juga terus menggencarkan penyaluran bantuan sosial atau bansos.

(Dok - Presiden memberikan bantuan bagi warga selama pandemi Covid-19)

Pada saat pembatasan mobilitas telah memukul ekonomi masyarakat, maka pemerintah mengucurkan lebih banyak bantuan sosial.

Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Prakerja terus ditingkatkan.

Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

Selain itu, klaster perlindungan sosial (perlinsos) dirancang untuk menjaga masyarakat dapat terus memenuhi kebutuhan dasar di tengah pandemi.

Di tengah situasi sulit, Pemerintah juga menjamin rakyat mampu mendapatkan pangan serta kebutuhan pokok dengan harga wajar.

Strateginya dengan menjaga kecukupan stok dan mengamankan rantai pasok.

Kebijakan impor dilakukan jika terpaksa. Produktivitas pangan dalam negeri pun terus ditingkatkan mulai dari menyiapkan infrastruktur, subsidi sarana produksi pertanian, subsidi pangan bagi para terdampak pandemi, serta bantuan alat dan mesin pertanian.

Demikian cuplikan upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 yang telah dan terus dilakukan pemerintahan Jokowi setahun terakhir, yang terekam dalam buku laporan Capaian Kinerja 2021 bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021".

Upaya-upaya tersebut tidak boleh terhenti. Semua pihak harus ikut serta berkontribusi memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dalam mengatasi pandemi, sekalipun hanya dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. (ant/ito)