RDP Komisi III dan Mahfud MD Soal Transaksi Rp349 Triliun, Ahmad Sahroni: Harusnya Sri Mulyani Hadir di DPR, Gak Seru!

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Dengar pendapat (RDP) yang tengah berlangsung di DPR RI, Rabu (29/3/2023) di Senayan, Jakarta, tak dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketidakhadiran Sri Mulyani sangat disayangkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni.

“Mestinya hadir untuk menjelaskan. Secara apa yang dia sampaikan di publik ini jadi ngawur. Sri Mulyani sudah ngomongin masalah hanya Rp3 triliun. Kalau Rp3 triliun dari dua intitusi terkait, Bea Cukai dan Dirjen Pajak ini kan naif kalau cuman Rp3 trilun ini salahnya Sri Mulyani,” ujar Sahroni di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

Dia mengatakan DPR ingin mendengar penjelasan secara rinci terkait kasus transaksi mencurigakan itu.

“Walaupun 15 tahun artinya Rp3 triliun century Rp6,7 triliun. Itu yang kita mau pengen keterbukaan secara transparasan,” kata dia.

Diketahui, Komisi III DPR menggelar rapat bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rapat ini untuk membahas kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.

Sementara itu di dalam rapat, Sahroni juga menyampaikan bahwa rapat sore ini dinilai kurang menarik apabila Sri Mulyani tidak hadir.

Awalnya dia sempat terkejut melihat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Agus Andrianto hadir.

“Ini cocoknya kalau fit and proper capres. Tapi agak kaget kita ada Kabareskrim di sini. Anggota komite ya? Oke. Tapi Bu Sri Mulyani enggak ada ini, kurang menarik kayaknya,” ujar Sahroni.

Diketahui, Komite TPPU yang hadir rapat adalah Mahfud sebagai ketua Komite, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebagai wakil ketua, dan Kabareskrim sebagai anggota. (saa/mii)