Rapat DPR-Mahfud memanas, Johan Budi: Semua Punya 'Kotoran'

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi meminta kepada semua pihak untuk tidak saling mengancam.

Pernyataan itu dia tujukan kepada seluruh anggota Komisi III, Menkopolhukam Mahfud MD, maupun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Menurut Johan, semua pihak sama-sama memiliki sisi gelap.

Johan mengatakan hal itu ketika Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tentang transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya mengingatkan kepada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi III maupun yang di depan kita ini Menkopolhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu,” ungkap Johan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023).

Dia lantas mengaku bersyukur pernah bekerja di lembaga yang banyak tahu tentang sisi gelap banyak pihak.

“Saya, Alhamdulillah, diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak tentang kotoran-kotoran orang lah, tapi itu saya simpan,” kata Johan.

Baca Juga

Mahasiswa Dukung RUU Perampasan Aset di DPR RI: Hukum Harus Kuat untuk Miskinkan Koruptor

Untuk itu, dia mengingatkan agar semua pihak tidak saling mengancam buntut kasus transaksi janggal Rp349 triliun itu. Dia juga mengingatkan agar jangan sampai anggota dewan terkena pergantian antarwaktu (PAW).

“Jadi saya meminta teman-teman di Komisi III jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam. Karena sekali lagi jadi anggota DPR cuman 5 tahun. Itu pun kalau enggak di PAW,” tuturnya.

Begitu juga dengan Mahfud, Johan berharap Mahfud tidak di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.

“Jadi Menkopolhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun lho. Kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini,” ujar dia.

Dia kemudian menyebut Jokowi paling tidak suka dengan menterinya yang berdebat di publik. Menurutnya, menteri yang berdebat di publik bisa langsung terkena reshuffle.

“Saya pernah jadi Jubir Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling enggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia,” kata mantan Juru Bicara KPK.