Kena OTT KPK, Hasto Bantah Bupati Meranti Kader PDIP

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring OTT KPK pada Kamis (6/4/2023) malam. Dia dikabarkan menjadi kader PDIP sejak 2022.

Menanggapi hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah bahwa Bupati Meranti adalah kader PDIP.

Dia menyebut Adil memang sempat diusulkan bergabung ke partainya. Namun, usulan itu tidak diterima.

“Beberapa bulan yang lalu bupati tersebut memang sempat diusulkan oleh salah satu anggota fraksi kami untuk masuk ke PDIP. Namun, sebagai Sekjen Partai saat itu permohonan tidak kami terima,” jelas Hasto saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).

Dia menjelaskan alasan Bupati Meranti tidak diterima menjadi kader PDIP adalah karena perbuatannya terhadap Kementerian Keuangan kala itu. Perbuatan tidak menyenangkan itu juga terjadi kepada kader PDIP yang lain.

Baca Juga

PDIP Ngaku Sudah Diajak Bicara soal Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen dan Capres-Cawapres Diusung Dua Partai

“Terutama karena sikap bupati tersebut terhadap Menteri Keuangan dan juga pemerintah pusat. Bahkan, terhadap anggota internal kami yang usulkan tersebut,” kata dia.

Hasto menambahkan terkait hal tersebut pihaknya telah memberikan teguran lisan. Namun, meski bukan kader PDIP, Hasto menyatakan partainya mendukung tindakan KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

“Baik melalui pencegahan maupun penindakan sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Meranti,” ujarnya.

Sebelumnya, Muhammad Adil sempat protes kepada Kementerian Keuangan ihwal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi di wilayahnya.

Dia tidak terima karena DBH yang diterima daerahnya terlalu kecil dibandingkan pemerintah pusat.

“Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Enggak apa-apa kami masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” ujar Bupati Meranti dalam video viral yang dilihat tvOnenews.com di Jakarta pada Minggu (11/12/2022). (saa/nsi)