DPR RI Minta Pemerintah Tak Terjebak Perangkap Utang yang Ditawarkan China Soal Proyek Kereta Cepat

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengingatkan Pemerintah agar tidak terjebak dalam perangkap utang yang ditawarkan oleh China ke Indonesia.

Awiek sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung secara finansial memiliki masa pengembalian investasi yang cukup panjang.

Menurut dia, tentu bukan saja masa konstruksi yang menimbulkan beban APBN. 

Akan tetapi, pada saat nanti kereta resmi beroperasi, beban operator bisa ikut menjadi tanggungan APBN.

Apalagi permintaan konsesi 80 tahun yang berarti utang akan jadi tanggungan APBN jangka panjang.

Baca Juga

Hasil Semifinal Princess Cup 2026: Bertekuk Lutut Pada Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Gagal Melaju ke Final

“Kami meminta agar Pemerintah waspada terhadap skenario debt trap atau jebakan utang dimana proyek yang membebani BUMN dan anggaran Negara sengaja diciptakan dengan skenario tertentu oleh pihak kreditur sehingga pengelolaan aset strategis nasional pindah ke tangan asing," tutur Awiek, Senin (17/4/2023).

Awiek menilai, penjaminan utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini. Kemudian, dia menjelaskan bahwa APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024.

"Sementara belanja perlindungan sosial, pengendalian inflasi, belanja pendidikan dan belanja rutin wajib diprioritaskan Pemerintah," ujarnya.

Ia pun meyakini bahwa ruang fiskal akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN.

"Meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium Kereta Cepat mengalami kesulitan pembayaran utang," tuturnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan China meminta utang untuk membiayai bengkak Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijamin APBN.

Hal ini terungkap usai Luhut melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu. Namun, pemerintah sendiri tidak ingin hal itu dilakukan. 

Luhut menyebutkan pemerintah akan mengarahkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjamin utang tersebut.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Marves, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).