Kemendag Turunkan Pasokan Minyak Goreng Rakyat Menjadi 300 Ribu Ton per Bulan 

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menurunkan angka domestic market obligation (DMO) atau pasokan minyak goreng rakyat menjadi 300.000 ton per bulan.

Kebijakan penurunan pasokan minyak goreng rakyat yang semula 450.000 ton sebulan ini akan diterapkan mulai 1 Mei 2023. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri dalam media briefing di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/4/2023).

"Mempertimbangkan hal tadi, maka pemerintah mengambil kebijakan, pertama angka besaran DMO dilakukan pengurangan dari 450.000 ton yang berlaku sampai akhir April kembali ke 300.000 ton," ujarnya.

Hal yang menjadi pertimbangan penurunan target DMO tak lain adalah melihat kondisi minyak goreng kemasan dan premium selama Ramdhan dan setelah Lebaran, serta harta tandan buah segar (TBS) sawit yang stabil di angka Rp2.000 per kilogram.

Hasan pun menjelaskan kebijakan tersebut tak lepas dari mempertimbangkan hak ekspor serta menjaga pasokan DMO agar tetap stabil.

"Terhadap besarnya hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha sampai saat ini, dalam rangka menjaga pasokan DMO agar tetap stabil, maka perlu adanya perubahan kebijakan," tandasnya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Gelar Pasar Murah di Madiun, Pastikan Harga Terkendali dan Stok Aman

Sebagai informasi, pada awal tahun 2023 Kemendag mencoba meningkatkan target DMO untuk program minyak goreng rakyat menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu diberlakukan sejak Februari hingga April 2023.

Keputusan tersebut, kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan adalah upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasar.

Hal tersebut dinyatakan politikus PAN tersebut saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada Rabu (15/3/2023).

"Kita tambah tadinya 300.000 ton per bulan DMO-nya kita naikin, kita tambah jadi 450.000 ton per bulan," ujarnya. (agr/mii)