Kasus Korupsi Bakti Kominfo Berlanjut, 3 Tersangka Segera Diadili

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan telah menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) atas tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menyerahkan tiga berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

"Tersangka AAL, YS, dan GMS dilaksanakan Tahap II di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangan resmi, Selasa (2/5/2023).

Ketut menjelaskan para tersangka akan dilakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum (JPU) selama 20 hari, mulai 2-21 Mei 2023.

Menurutnya, tersangka AAL dan YS akan dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.

Baca Juga

Penanganan Kasus RSUD Bukittinggi Diminta Transparan, Jamwas Didorong Lakukan Pengawasan

"Sementara tersangka GMS, dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," jelasnya.

Selain itu, Ketut mengatakan proses selanjutnya ialah JPU menyiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan ketiga berkas perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Adapun tersangka AAL dan YS disangkakan melanggar pasal primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, tersangka GMS disangka melanggar kesatu primair Pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.