5 Orang Jadi Tersangka Korupsi BTS Kominfo, Potensi Tersangka Lainnya Bakal Terus Digali

Jakarta, tvOnenews.com - 5 Orang jadi tersangka korupsi BTS Kominfo, potensi tersangka lainnya bakal terus digali. 

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan kasus korupsi BTS Kominfo tidak akan selesai dengan penetapan lima tersangka.

Apabila ada bukti baru, pihaknya akan menindaklanjuti dengan menggali potensi tersangka lainnya.

"Hasil perhitungan sudah final. Setelah final kami akan tindak lanjuti ke tahap penuntutan," ujar Burhanuddin, Senin (15/5/2023). 

Pada Selasa (2/5/2023), penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI telah melimpahkan tahap II tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Pelimpahan tahap II ini untuk tiga tersangka antara lain Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia dan Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.

Baca Juga

Terungkap, Penyebab Utama Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara, Roy sebut Dampak Perbuatan Nadiem

Ada lima tersangka dalam kasus ini. Namun, untuk dua tersangka lainnya, yaitu Mukti Ali (MA) dari PT Huawei Technology Investment dan Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitechmedia Synergy masih dalam proses pemberkasan.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  menyerahkan hasil audit nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan tower BTS kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Senin (15/5/2023). 

"Berdasarkan bukti yang kami peroleh dan disampaikan kepada Jaksa Agung, kami simpulkan terdapat kerugian negara sebesar Rp8,32 triliun," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Ateh memaparkan BPKP melakukan penelitian, analisis dan perhitungan dari kerugian keuangan negara atas perkara BAKTI Kominfo usai menerima permintaan dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada 31 Oktober 2022 lalu. 

BPKP diminta untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan bantuan keterangan ahli pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai 2022.

Dia mengatakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi BTS Kominfo terdiri atas tiga hal antara lain biaya untuk penyusunan kajian pendukung, mark-up harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun. (ant/nsi)