Johny G Plate Tersangka, Perindo Sebut Siap Jika Kadernya Ditunjuk Jadi Menteri Kominfo

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan siapa sosok pengganti Johnny G. Plate untuk menduduki kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). 

Namun, muncul isu bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi Menkominfo kepada Partai Perindo. Menanggapi hal ini, Ketua DPP Perindo Heri Budianto enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Biar presiden yang menentukan. Kita tunggu saja,” kata Heri saat dihubungi, Kamis (18/5/2023).

Heri menambahkan partainya selalu mendukung semua keputusan dari Jokowi. Meskipun Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sudah dua kali bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, akan tetapi urusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

“Kita tunggu saja nanti presiden yang akan menentukan. Perindo selalu mendukung keputusan presiden soal itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Heri tak ingin mengungkapkan apakah pertemuan Jokowi dan Hary Tanoe itu berkaitan soal jatah kursi Menkominfo atau tidak. Namun, dia mengatakan pihaknya siap apabila kader Perindo diberi mandat untuk menjadi Menkominfo.

Baca Juga

Prabowo Ultimatum Menteri-Kepala Badan, Singgung Pajak hingga Bea Cukai: Bersihkan Dirimu atau You Nanti Akan Dibersihkan

“Kami siap jika dipercaya,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan soal nasib pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. 

Hal ini setelah Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Paloh menegaskan pihaknya tak ingin buru-buru langsung menyerahkan daftar nama pengganti Plate sebagai Menkominfo ke Presiden Jokowi.

“Kalau kita konsisten ini hak prerogatif presiden. Bagaimana kita mau mengajukan, salah-salah presiden enggak suka,” tutur Paloh saat konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Dia mengatakan Partai NasDem akan tetap menunggu arahan dari Jokowi terkait nasib jatah kursi menteri dari partainya. Paloh menyampaikan pihaknya tidak akan langsung mengajukan daftar nama itu sebelum diminta Jokowi.

“Enggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden,” kata dia. (saa/ito)