Soroti Jalan Rusak di Labura, Ombudsman Sumut : Serapan Dana Tidak Maksimal

Medan, tvOnenews.com - Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara menduga serapan dana desa selama ini tidak maksimal, khususnya dalam bidang pelayanan publik (public service). 

Hal itu menyoroti terkait banyaknya kondisi jalan rusak yang tidak diprioritaskan oleh pejabat setempat, seperti yang baru-baru ini ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023) lalu.

“Saya menduga pemberdayaan dana desa itu tidak maksimal, sayangnya ketika masyarakat melaporkan itu, tidak direspon oleh inspektorat, atau aparat hukum,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Jumat (19/5/2023.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. (tim tvOne)

Abyadi menilai, baik pemimpin daerah setingkat bupati hingga kepala desa seharusnya merancang skala prioritas dalam hal meningkatkan pelayanan publik, terutama infrastruktur jalan yang tidak mendapat sentuhan pembangunan selama belasan hingga puluhan tahun. Padahal masyarakatnya mengeluh dan meminta ada perbaikan.

Baca Juga

Jokowi Tak Takut Ambang Batas 8 Persen

“Tidak membuat skala prioritas atas sebuah proyek pengerjaan, nanti pasti larinya ke anggaran, pejabatnya bisa beralasan tidak ada anggaran. Kalau anggaran itu tidak cukup, minta ke provinsi, nanti provinsi minta ke pemerintah pusat,” kata Abyadi.

Mirisnya lagi, kata Abyadi, pemimpin daerah ketika menjabat bukan memprioritaskan memperbaiki atau meningkatkan pelayanan umum, melainkan mencari keuntungan pribadi dari proyek itu sendiri.

“Misalnya dalam lima tahun saya memimpin, tentu kan saya sudah hitung, mana yang harus saya perbaiki. Nah, saya khawatir ini yang tidak dilakukan. Saya menduganya, akibat kondisi seperti yang terjadi sekarang, begitu lamanya hingga puluhan tahun itu tidak diperbaiki, jadi para pemimpin ini bukan memperbaiki pelayanan publik seperti infrastruktur, tetapi untuk orientasi proyek, orientasi komisi dan sebagainya,” tegas Abyadi.

Lebih miris lagi, Abyadi menilai, bila suatu kondisi infrastruktur yang hancur tak kunjung diperbaiki, maka besar kemungkinan membangun pelayanan publik bukan orientasi pejabat terkait. “Bukan orientasinya untuk membangun sektor pelayanan publik untuk infrastruktur, tapi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain,” tutup Abyadi.

Selain Desa Sonomartani, Sejumlah Ruas Jalan Desa Simpang Empat Juga Rusak