Dampak Pelarangan Ekspor Bauksit oleh Pemerintah, Ribuan Karyawan Terancam PHK

Kalimantan Barat, tvOnenews.com - Larangan kegiatan ekspor mineral mentah oleh Pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada bulan Juni mendatang, sangat dirasakan dampaknya pada sektor pertambangan di Kalimantan Barat.

Sejumlah perusahaan tambang bauksit di Kalbar mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu perusahaan tambang bauksit yang sudah mengurangi tenaga kerja adalah PT Ratu Intan Mining, yang berada di Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

"Dari 700 lebih karyawan yang aktif, saat ini tinggal 600 karyawan yang masih aktif. Dan kita lihat kebijakan Pemerintah sampai bulan Juni kedepan seperti apa. Masih ada lagi karyawan-karyawan yang habis kontrak dan tidak lagi diperpanjang oleh manajemen perusahaan," terang Lukman, Vice President PT Ratu Intan Mining.

"Menurutnya perusahaan telah mengikuti aturan dan memenuhi aturan pemerintah. Salah satunya diantaranya dengan adanya smelter dan jelas keberadaanya, bahkan saat ini sedang ditambahkan pembangunan line ke-3," jelas Lukman.

Sementara Kepala Dusun Batang Belian Bria mengatakan, adanya pelarangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah sangat dirasakan dampaknya oleh warganya. Sebagian warganya yang bekerja di perusahaan Tambang Bauksit sudah banyak yang di PHK akibat adanya pengurangan produksi oleh perusahaan.

Pelarangan kegiatan ekspor mineral mentah oleh pemerintah merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Jika bauksit terimbas larangan ekspor, maka dampaknya kegiatan pertambangan di sektor bauksit akan berhenti dan puluhan ribu karyawan yang berkerja terancam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Baca Juga

RUU Ketenagakerjaan Didesak Tak Hapus Aturan Jaminan PHK dan Uang Kompensasi Pegawai

Rencana pemerintah menghentikan ekspor mineral mentah bauksit bakal berdampak cukup signifikan bagi perekonomian daerah karena terancam adanya PHK masal. Khususnya di Kalimantan Barat, dimana sebagian besar pendapatan daerah didapat dari kontribusi ekspor bahan mentah yang masih didominasi produk komoditi utama berupa bauksit salah satunya.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, pendapatan ekonomi Kalbar yang dibutuhkan ekspor hanya bauksit karena pasarnya terbuka, hal tersebut dibuktikan dengan realisasi anggaran sebesar Rp6,08 triliun pada tahun 2022 sebagai capaian positif dari target Rp5,65 triliun.