Tingkatkan Hasil Petani Kecil, Pemerintah Kawal Program Peremajaan Sawit Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Green financing menjadi salah satu tren yang tengah booming, dimana penyaluran pendanaan dilakukan oleh sektor perbankan maupun institusi keuangan lain terhadap sektor yang berkelanjutan, seperti perkebunan kelapa sawit.

Dinamika perkembangan sektor industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia memang masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, salah satunya berkaitan dengan sangat rendahnya implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.  

Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman menyampaikan dukungan soal program PSR.

"Kenapa penting? Karena, PSR merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil perkebunan petani kecil yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup petani," kata Rizal.

Rizal mejelaskan jika berpedoman pada umur kelapa sawit 25 tahun, dibutuhkan laju replanting sebesar 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit untuk menghasilkan panen yang optimal.

Menurutnya, pemerintah saat ini melalui BPDPKS telah menyiapkan dana untuk mendukung implementasi program PSR tersebut. 

Baca Juga

Sinergi PTPN I, KLHK, dan Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola Lingkungan

"Tentunya program pemerintah saat ini belum mampu memenuhi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun kebun PSR. Hal ini membuat peluang bagi peran di luar pemerintah termasuk swasta dan lembaga keuangan perbankan menjadi sangat penting untuk menyukseskan program PSR tersebut," jelasnya.

Sementara itu, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Group Muhamad Ihsan menilai program PSR sangatlah dibutuhkan untuk keberlanjutan kelapa sawit Indonesia.

"Harapan kami selaku media agar stakeholder sejalan bersama-sama menuju kemajuan Indonesia, tentu kita semua paham program PSR memiliki urgensitas yang tinggi terhadap keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, kami menginginkan ada kolaborasi dan sinergi secara terintegrasi, termasuk pihak perbankan," ujar Ihsan.

Ihsan melihat, perekonomian Indonesia terbilang kuat jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jerman dan Amerika Serikat. Jerman sendiri diketahui sudah memasuki fase stagflasi, sedangkan AS masih dalam tanda tanya besar terkait utangnya. 

"Kondisi-kondisi ini hebatnya kemungkinan besar tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya akibat kehebatan industri kelapa sawit. Jadi betapa pentingnya industri ini, selain ada 16 juta orang yang terlibat, juga membantu perekonomian kita," paparnya.

Sementara itu, Division Head of Value Chain Assets & Product Development Division BRI Natalia Veronica menyebutkan bahwa pola pembiayaan PSR dalam siklus bisnis kelapa sawit dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai dana pendamping pada P1–P3 hingga TM1–TM2.

Pembiayaan KUR BRI ini dapat dilakukan dengan mekanisme individu dan/atau mekanisme kelompok dengan melibatkan mitra kerjasama sebagai off-taker (BUMN, Swasta, Koperasi). 

Adapun pembiayan KUR yang dapat digunakan yakni KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp100 juta. 

"Solusi yang ditawarkan BRI kepada individu petani agar mendapatkan dana pendamping untuk program PSR tersebut yakni petani harus bermitra dengan Perusahaan Inti melalui Koperasi atau Kelompok Tani sehingga relatif tidak memiliki permasalahan SLIK maupun sedang menikmati Kredit Komersial," kata Veronica.

"Tidak hanya itu, manfaat lain jika bermitra, Perusahaan Inti sebagai avalist dapat melakukan pendampingan untuk teknis budidaya dan bibit yang berkualitas, dan apabila terdapat kekurangan pembayaran karena produksi kurang atau harga TBS turun, kekurangan kewajiban ditanggung Perusahaan Inti," imbuhnya. (lpk/ree)