Heboh Mahfud MD soal Dugaan Transaksi di Balik Meja, DPR Minta Klarifikasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menkopolhukam Mahfud MD membahas maraknya konflik kepentingan dalam jabatan politik sehingga membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun.

Mahfud MD bahkan menduga terjadi transaksi di balik meja DPR, Mahkamah Agung, dan pengadilan yang bisa membeli perkara.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso mengaku pihaknya bisa meminta klarifikasi kepada Mahfud MD dalam rapat untuk membongkar data.

"Ya, ke arah sana (pemanggilan Mahfud) kemungkinan saja bisa," kata Santoso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Namun, Santoso mengaku hal tersebut tidak memungkinkan terjadi dalam waktu dekat. Sebab, DPR masih menjalani renteran masa sidang yang padat.

Baca Juga

Respons Gubernur BI soal Aturan Baru SAL: Destry Pilih Tak Banyak Komentar

Menurutnya, pemanggilan Mahfud MD bisa dilakukan pada masa sidang berikutnya di DPR.

"Untuk kegiatan yang tadi disampaikan, mungkin bisa saja dilakukan di masa sidang berikutnya," jelasnya.

Selain itu, Santoso turut menyinggung terkait Satgas yang dibentuk Menkopolhukam terkait transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.

Dia berharap pada masa sidang berikutnya, Mahfud MD bisa membawa data-data terkait dugaan yang telah disampaikan.

"Sambil menindaklanjuti tentang penyampain Pak Mahfud soal transakasi mencurigakan Rp349 triliun itu, kan, belum dibahas. Mudah-mudahan kita akan bahas di masa sidang berikutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengungkap alasan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia (IPK) di angka 34. 

IPK atau corruption perception index (CPI) Indonesia merosot 4 poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada tahun 2022.

"Kesimpulannya itu memang terjadi conflict of interested di dalam jabatan-jabatan politik. Di DPR, itu terjadi transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, itu temuannya," kata Mahfud MD di Sarinah, Jakarta, Minggu (11/6/2023).(lpk/muu)