Masyarakat Tidak Puas dengan Penegakan Hukum di Era Presiden Joko Widodo, ini Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ada ketimpangan yang cukup serius terjadi pada aspek kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dirilis oleh Lembaga KedaiKOPI.

Survei yang dilakukan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI) ini mengungkapkan aspek kinerja ekonomi jauh lebih baik daripada aspek penegakan hukum.

Communication Specialist KedaiKOPI, Rosnindar Prio mengungkapkan hasil tersebut tak lepas dari pemerintah lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi setelah diserang pandemi Covid-19.

“Sepertinya pemerintah masih fokus di bidang ekonomi, misalnya setelah kasus pandemi kemarin ya ekonomi hancur-hancuran dan sebagainya. Jadi, pemerintah fokusnya di situ, itu yang kami tangkap dari responden,” kata dia, kepada tvOnenews.com, Jumat (23/6/2023).

Jika dijabarkan lebih mendetil, aspek penegakan hukum yang adil meraih tingkat kepuasan sebesar 45,5 persen sementara tidak puas 54,5 persen.

Baca Juga

Pesan Menohok Dokter Tifa usai Sidang di PN Jaktim, Soroti Bukti Jokowi yang Dinilai Belum Lengkap

“Yang kami lihat fenomenanya adalah masih adanya tembang pilih atau kekurangan maksimal penegak hukum untuk memperbaiki kinerja tersebut.

Sementara aspek pemberantasan korupsi hanya berhasil meraih tingkat kepuasan sebesar 44,1 persen, dan tidak puas sebanyak 55,9 persen.

Terakhir, aspek bersihnya proyek pemerintah dari korupsi atau nepotisme tingkat kepuasan 37,9 persen dan yang tidak puas sebanyak 62,1 persen.

Dari angka tersebut dapat dilihat upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dengan menghukum para menteri kabinet Indonesia maju yang terlibat tindak korupsi.

“Cuma di beberapa kesempatan pemerintah sudah membuktikan ya bahwa ada menteri yang ditangkap terkait korupsi, ini suatu upaya dari pemerintah untuk memperbaiki citra tersebut, atau memperbaiki aspek hukum tadi,” pungkas dia. (agr)