Sentil Pemerintah, AHY: Pembangunan Infrastruktur Jangan Mengandalkan Hutang

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Demokrat menyoroti jumlah hutang pemerintah maupun hutang BUMN saat ini yang semakin membengkak.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah harus menghentikan hutang agar jumlahnya tidak semakin besar. Dia pun menyinggung sejumlah negara yang mengalami krisis ekonomi akibat jebakan hutang.

“Pemerintah tidak bisa hanya berpikir ekonomi jangka pendek, apalagi tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang. Kita harus belajar, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan,” ujar AHY dalam pidatonya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Dia meminta negara harus bisa membatasi dan mengontrol hutang pemerintah dan BUMN. Salah satunya agar tidak mengandalkan hutang dalam pembangunan infrastruktur.

“Infrastuktur memang penting. Karenanya, kita juga harus melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan; seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetapi, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan, atas kebijakan pembangunan infrastruktur ini,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus bisa memilih dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan tahapan yang rasional. Kedua, pastikan pembiayaan tersedia yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Kerangka pembiayaan bersama atau pembiayaan penuh dari swasta juga bisa menjadi pilihan.

“Jika harus berhutang, hutang itu bukanlah komponen paling besar. Ukur kemampuan keuangan kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Saya yakin, pemerintah manapun tak ingin mewariskan hutang besar pada anak cucu kita, dan membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya,” tegas AHY.

Lebih lanjut, AHY menilai pemerintah harus memastikan infrastruktur yang dibangun punya keseimbangan antarsektor, antara nasional dan daerah, serta antara kota dan desa.

“Guna mencegah ketimpangan infrastruktur kota dan desa, Demokrat berpendapat, PNPM Mandiri perlu dihidupkan lagi. Pastikan, dana desa cukup, serta sesuai dengan kebutuhan desa yang bersangkutan,” tandas AHY. (saa)