Tutup Apkasi Otonomi Expo 2023, Menteri Investasi Bahlil Puji Apkasi Dorong Terciptanya Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Sekarang ini, lanjut Bahlil, sudah terjadi perubahan karena ia meyakini bahwa investasi itu adalah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah masing-masing. “Kalau hanya berharap dari Dana Anggaran Umum itu berapa sih, DAU sudah diploting untuk kesehatan untuk desa dan uusan lainnya, sehingga ruang fiskal bupati makin sempit. Sehingga perlu dibangun PAD-nya yang kuat, PAD yang kuat hanya satu syaratnya, yakni investasi harus diurus dengan baik, ini kuncinya,” tegasnya.

Terkait arah kebijakan investasi ke depan, lanjut Bahlil, selain sektor jasa dan pariwisata pihaknya akan menjadikan skala prioritas utama, yakni di sektor hilirisasi.

“Hilirisasi ini adalah bentuk kedaulatan negara, hilirisasi ini tidak hanya dalam konteks meningkatkan nilai tambah, tapi hilirisasi adalah sebagai bentuk independensi kedaulatan negara,” katanya bersemangat.

Bahlil memberikan ilustrasi, dari catatan 2017-2018 eskpor bahan baku nikel itu totalnya hanya US$ 3 miliar, begitu kita stop ekspor bahan baku nikel pada 2020 dan dengan kebijakan baru di 2022 nilai ekspor nikel sudah melonjak hampir mencapai US$ 30 miliar.

“Artinya ada 10 kali lipat nilai tambahnya, itulah yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Cuman negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika dan beberapa negara lain tidak setuju kalau Indonesia melakukan hilirisasi, maka khususnya Eropa membawa kita ke WTO dan kalah kita untuk nikel.” ujar Bahlil.

Bahlil meneruskan, ia mendapatkan perintah Presiden, "Mas Bahlil siapapun ndak boleh merongrong kedaulatan kita, kalau ada Eropa atau Uni Eropa tidak setuju dengan kita dan kita kalah di WTO, maju terus tidak boleh mundur dan hadapi. Bangsa ini sudah merdeka dan harus jalan terus. Kita muncul di WTO dan minta banding,” tambahnya.

Baca Juga

APKASI Apresiasi Gerakan BNN Bersih Narkoba hingga Desa, Lahat Jadi Pelopor Nasional

IMF, lanjut Bahlil, kemarin mencoba untuk merekomendasikan agar menijau kembali kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan mentah.

“Presiden memerintahkan kepada saya untuk melawan, ini menyangkut kedaulatan negara. Dan negara Indonesia ke depan kalau ingin maju, harus ada hilirisasi, hilirisasi itu menciptakan nilai tambah, mencipatakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara dan ada dana masuk ada transfer teknologi,” katanya.