Heru Budi Sebut Pengawasan ASN DKI Jakarta yang WFH Lewat Video Call
- Julio Trisaputra-tvOne
Jakarta, tvOnenews.com - Heru Budi sebut pengawasan ASN DKI Jakarta yang WFH lewat video call.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merekomendasikan kepada para pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta memonitor anak buahnya lewat video call atau panggilan video.
"Pengawasannya gampang. Jadi saya meminta kepada atasannya langsung. Dia misalnya jam 10, jam 14, jam 16 telepon, video call. Tanya dia ada di mana? Kalau di rumah, rumahnya di mana? Kan bisa. Dan dikasih PR kerja yang banyak," kata Heru kepada media dikutip pada Senin (21/8/2023).
Alasan Heru memilih solusi work from home (WFH) ini agar para ASN tetap bekerja meskipun di rumah.
WFH ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara serta mendukung kelancaran kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang sebentar lagi akan dihelat di Jakarta.
"Work from home itu bagi ASN dan dia bekerja di rumah. Tujuannya apa? Biar dia tidak mondar-mandir dan dia tidak boleh juga ke mana-mana dan dia bekerja di rumah," ujarnya.
Sebelumnya, penerapan WFH bagi ASN DKI diberlakukan mulai tanggal 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Skema WFH bagi ASN DKI Jakarta sendiri hanya 50%.
Heru Budi sebut pengawasan ASN DKI Jakarta yang WFH lewat video call. Dok: Julio Trisaputra-tvOne
"Work from home dilakukan oleh Pemda DKI 21 Agustus sampai 21 Oktober. Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba. Pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," kata Heru.
Sementara itu, pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 yang jatuh pada 4-7 September, ASN DKI akan WFH dengan skema 75%.
"Pada posisi nanti di tanggal 4 sampai tanggal 7 September di sekitar venue-venue Jakarta Selatan, termasuk tempat tinggal, tempat meeting lain-lain sekitar Gambir, GBK, sekolah PJJ dan juga ditingkatkan work from home-nya di lokasi itu menjadi 75 persen," katanya.
Tak hanya ASN DKI, kata Heru, di lingkup lembaga dan kementerian pun juga akan diterapkan WFH. Sementara untuk perusahaan swasta, Heru Budi tetap mengimbau kepada perusahaan agar diusahakan menerapkan WFH.
"Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) juga sudah mengeluarkan petunjuk untuk seluruh kementerian mengenai kebijakan kerja dari rumah mirip seperti yang dilaksanakan Pemerintah DKI," ucapnya.
Kebijakan WFH ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan hingga polusi udara yang kian memprihatinkan di ibu kota. (agr/nsi)
Load more