PKS: Food Estate Jokowi Senilai Rp108 Triliun Proyek Gagal

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik Food Estate yang makin hari menjadi pembicaraan akibat tidak sesuainya antara perencanaan dan hasil yang diharapkan, turut menjadi sorotan, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin. Anggota komisi Komisi IV ini mengatakan, pada dasarnya sejak awal dirinya dan Fraksinya menentang proyek Food Estate Presiden Jokowi.

Meski tujuannya baik untuk mengantisipasi krisis pangan, namun Andi Akmal menyebutkan program ini memiliki berbagai kendala terkait kesesuaian lahan, budaya, hingga masyarakat yang tidak mendukung.

“Dari sisi tujuan bahwa pada saat food estate ini dilaksanakan untuk mengantisipasi krisis pangan, langkah khusus pelaksanaan food estate seolah memberi harapan besar. Kami sejak awal, menjadi kesepakatan FPKS sangat mengkritisi food estate karena konsepnya tidak seindah yang dibayangkan”, tutur Akmal, Eabu (30/8/2023).

Politisi PKS ini menambahkan, bahwa tujuan food estate untuk meningkatkan produksi pangan. Namun pada kenyataannya, secara teknis dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak mendukung iklim kita. Sebagaimana ia contohkan, tanaman pangan tidak cocok di tanah gambut, akan tetapi pelaksanaannya justru di tanah gambut.

Akmal membuktikan, bahwa lahan untuk berbagai tanaman seperti pangan, horti maupun lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ternyata lahan yang digunakan tidak mencukupi sumber airnya. Kurang lebih tiga tahun kini tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan harapan food estate tidak tercapai. Bahkan kerusakan lingkungan hutan malah menjadi masalah baru.

“Saya sangat menyayangkan, pemerintahan Presiden Jokowi kembali memasukkan food estate dalam anggaran ketahanan pangan 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 108,8 Triliun meski program ini dinilai gagal,” kritis Akmal.

Baca Juga

Forum IQRO PKS Bahas Krisis Energi Timur Tengah, Tawarkan 3 Skenario Transisi

Pria kelahiran Bone ini mengatakan bahwa dirinya di Komisi IV akan mengkritisi program food estate ini dan dari sisi anggaran akan diusulkan tidak disetujui jika belum ada hasil dan evaluasi dari program sebelumnya yang banyak gagal.

“Kami menemukan 2 hal besar persoalan food estate yakni intensifikasi pertanian terkait meningkatkan indeks pertanian yang tidak berjalan baik dan persoalan ekstensifikasi pertanian yang bermasalah,” tutup Andi Akmal Pasluddin. (ebs)