KPU Bahas Uji Publik soal Menteri Tak Perlu Mengundurkan Diri saat Mencalonkan Jadi Capres 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menuturkan terdapat pembahasan aturan menteri dan pejabat sekelas menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) 2024.

Menurut dia, KPU akan membahas hasil judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) terkait menteri yang boleh maju sebagai capres 2024 tanpa mengundurkan diri dari jabatannya.

"Orang yang sedang menduduki jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri dan mencalonkan diri sebagai presiden cukup mengajukan izin kepada presiden," kata Hasyim di Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Hasyim menjelaskan KPU tengah mempelajari dan menyesuaikan putusan MK atas judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut dia, kepala daerah yang mengajukan diri sebagai capres harus izin kepada presiden.

Baca Juga

Putusan MK Sebut Penghinaan Presiden-Wapres Tak Bisa Dituntut Orang Lain, Begini Kata Menteri Hukum

"Bagi kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden harus mengajukan izin kepada presiden, tetapi kalau untuk menteri dan pejabat setingkat menteri itu harus mengundurkan diri dari jabatannya," jelasnya.

Meski demikian, Hasyim mengatakan KPU akan menyesuaikan aturan tersebut sesuai dengan putusan MK.

Dia mengatakan KPU akan membahas hal tersebut dalam uji publik terkait kondisi tersebut.

"Jadi perlakuannya (menteri) sama dengan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden. Nah, ini yang kemudian harus ada penyesuaian di dalam peraturan KPU tentang pencalonan presiden untuk Pemilu 2024," imbuhnya. (lpk/nsi)