Polemik Pulau Rempang, Proyek Strategis Nasional yang Mendapatkan Perlawanan Masyarakat Adat

tvOnenews.com - Polemik pada kelanjutan proyek pengembangan Rempang Eco-City yang telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023, terus mendapatkan perhatian dari beberapa pihak termasuk Presiden Joko Widodo.

Dilansir dari bpbatam.go.id, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan bahwa nilai investasi yang akan masuk ke  proyek pengembangan Rempang Eco-City ditaksir mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080. Diharapkan pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Spillover Effect) bagi Kota Batam serta kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri.

Selain itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengklaim telah menyediakan menyediakan lahan ratusan hektare untuk masyarakat Rempang yang terdampak proyek Rempang Eco City. Lahan seluas 471 hektare tersebut berada di tepi Perairan Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk permukiman baru khusus dibangun bagi masyarakat Rempang terdampak pergusuran. 

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, total ada 3.000 kavling yang akan dibangun berlokasi tepatnya di Dapur 3, Galang, Kota Batam. Lahan tersebut masih berada di satu garis pantai dengan lokasi warga sebelumnya di Rempang, dan ditargetkan pada akhir 2014 pemukiman tahap I itu dapat dihuni masyarakat.

Masyarakat menolak 

Namun proyek pengembangan Rempang Eco-City ini mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Kepada tvOne, Salah satu tokoh masyarakat Pulau Rempang Sudirman mengaku sudah lama mengetahui tentang proyek strategis nasional pemerintah Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tersebut. 

Baca Juga

Sabet Tiga Penghargaan di PRIA Awards 2026 Jadi Bukti Nyata Komunikasi PNM ke Masyarakat

"Cuma kan yang tidak habis pikir itu, kita pribumi, kita mau diusir dari kampung kita sendiri. Jadi kami selaku masyarakat Rempang Galang ini merasa terusir dari kampung kami sendiri," katanya kepada tvOne. 

Menurutnya masyarakat tidak akan pernah melawan pemerintah yang ada di Batam. Bahkan menurutnya masyarakat sangat setuju dengan adanya pembangunan proyek Rempang Eco City tersebut.

"Cuma kami mohon kepada pemerintah, tolonglah perhatikan kami yang ada di Pulau Rempang ini. Kami sangat tidak setuju kalau seandainya kami harus direlokasikan. Di situ yang agak tidak jalan dengan pemerintah yang ada di Batam maupun di pusat," tuturnya. 

Sudirman juga bercerita bahwa warga pernan diundang untuk dialog, namun warga Kelurahan Rempang Cate dengan Kelurahan Sembulang tak pernah hadir. Sudirman lalu mempertanyakan masyarakat yang mana yang setuju.

Presiden Jokowi: Komunikasi kurang baik

Presiden Joko Widodo mengomentari konflik yang terjadi di Batam, terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. 

Presiden menambahkan bahwa konflik yang terjadi antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi, jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten. 

Presiden kemudian menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.