Soal Desakan Cabut Status PSN Rempang, Luhut Singgung Ada Tikus dalam Lumbung Padi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal desakan mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Menurutnya apa yang terjadi saat ini di Pulau Rempang tidak perlu sampai mecabut status PNS.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah. Jangan terus main cabut," ujar Luhut kepada awak media saat menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Ia menyebut bahwa Rempang Eco City memiliki keuntungan yang besar bagi Indonesia. Hal tersebut karena menimbulkan masuknya investasi dengan nilai tinggi untuk membangun industri PV yang bertujuan membuat solar oanel hingga semikonduktor.

Perusahaan asal China, Xinyi Group menjadi salah satu investor yang siap masuk dalam proyek tersebut.

Luhut mengatakan hal tersebut dalam membuka lapangan pekerjaan dan membantu perkembangan teknologi Indonesia.

Baca Juga

Luhut Ungkap Skema Baru Bansos Lewat Transfer Tunai, Diuji Coba Mulai Kuartal I-II 2027

"Bukan saja dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar. Kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di sekitar jangan mau terus main ada tikus dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar," ucapnya.

Dalam pernyataannya, Luhut menyebut pendekatan yang dilakukan untuk merelokasikan warga terdampak kurang tepat. Hal itulah yang menurutnya menimbulkan konflik, apalagi semakin diperpanas oleh provokator.

"Mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas. Tapi, selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," unmgkap Luhut.

Padahal, lanjut Luhut, warga yang terdampak atas proyek tersebut bersedia untuk direlokasi selama mendapatkan kompensasi yang sesuai.

"Ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak agar mencabut status PSN Rempang Eco City karena menganggap proyek tersebut bermasalah.