Janji Bahlil untuk Warga Rempang: Tak Direlokasi Cuma Digeser

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberi kesempatan warga berbicara langsung dengan Presiden RI Joko Widodo melalui telepon, saat berkunjung ke rumah tokoh Melayu di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9) malam.
 
Hal itu disampaikan juru bicara Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Suardi saat menerima sekali lagi kunjungan Menteri Bahlil di Pulau Rempang, Senin (18/9/2023) siang.
 
"Kunjungan menteri ini merupakan amanat dari Presiden RI, untuk mendatangi keluarga di sini. Di saat acara mulai tadi malam, Pak Presiden langsung telepon Pak Bahlil, baru setelah itu dialog kami mulai. Saya menceritakan ini agar tidak ada dusta di antara kita," ujar Suardi di depan warga Rempang.
 
Pada kesempatan itu, Suardi menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan silsilah Kampung-kampung Tua yang ada di Pulau Rempang dan harapan warga terkait relokasi.

 
Dia berharap, apa yang selalu disampaikan pihaknya tentang perjuangan masyarakat Melayu di pulau tersebut bisa didengarkan.
 
"Ada dua marwah yang harus diperjuangkan. Yang pertama marwah negara, dan kemudian marwah Melayu. Itu sudah kami sampaikan itu semua, sekarang tinggal masuk proses saja," kata dia.
 
Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di 16 titik Kampung Tua di Pulau Rempang untuk menyelesaikan permasalahan ini secara dingin.
 
"Tujuan perjuangan kita untuk pertahankan harkat martabat, menjunjung tinggi persatuan di bawah undang-undang RI. Kita paham aturan. Sebagai bangsa yang besar, saya yakin komitmen kita untuk pecahkan masalah berlandaskan musyawarah," katanya.
 
Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kedatangannya ke tempat warga itu adalah untuk mencari solusi terkait permasalahan investasi yang memberikan dampak kepada warga.
 
Menurutnya, masuknya investasi tersebut pasti membawa pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, anak-anak bisa mendapat lapangan pekerjaan.
 
"Yang bertani dan nelayan silahkan cari hasil yang banyak, supaya bisa dibeli oleh orang-orang investor. Kita akan bahas bersama. Rempang seluas 17 ribu hektare, 10 ribu hutan lindung, jadi tidak bisa digarap semua. Maka diputuskan tidak semua jadi prioritas, tapi perusahaan yang sekarang, kita duluan kan," ujar Bahlil. 

Bahlil mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permintaan yang disampaikan warga Rempang tatkala ia dan sejumlah menteri datang berkunjung. Usulan tersebut pun disetujuinya.

"Lalu kemudian kita formulasikan, saya setujui saya bilang yang pertama adalah itu bukan relokasi karena kalau dari Rempang ke Galang itu kan relokasi beda pulau, tapi kalau dari Rempang ke Rempang itu bukan relokasi itu pergeseran," katanya, di Nusa Dua Bali, Rabu (20/9/2023). (ant/ebs)