Kemenkeu Ungkap Dana Kampanye Caleg Capai Ratusan Miliar Rupiah, Begini Rinciannya

Bogor, Jawa Barat - Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementeria Keuangan (Kemenkeu) Abdurrohman mengungkapkan dana kampanye untuk calon anggota legislatif pada Pemilu 2024 mendatang mencapai ratusan miliar.

Abdurrohman menjelaskan bahwa nominal dana yang perlu dipersiapkan oleh caleg DPR pada Pemilu 2024 sebesar Rp1 miliar per orang, sehingga cukup dikalikan dengan jumlah pendaftar caleg.

“Kalau kita asumsikan pengeluaran caleg untuk DPR pusat itu sekitar Rp1 miliar, kalau DPRD sekitar Rp200 juta per orang,” jelas dia, di Hotel Grand Aston Puncak, Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (26/9/2023).

Tidak tanggung-tanggung, perkiraan Rp1 miliar tersebut bahkan bisa membengkak lantaran beberapa caleg yang wara-wiri di media televisi mengungkapkan perlu siapkan dana kampanye fantastis jika ingin menang.

“Kemarin saya lihat di TV beberapa caleg bahkan ada yang bilang mengeluarkan Rp5 miliar, Rp3 miliar. Makanya kita katakan rata-rata Rp1 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga

DPR Soroti Risiko PMI di Wilayah Konflik: Penempatan Harus Bisa Ditunda

Melansir data yang dipaparkan oleh Abdurrohman, pada Pemilu 2024 ada 8.037 caleg yang memperebutkan 500 kursi DPR RI. Sementara DPRD Provinsi tingkat I ada sebanyak 2.372 kursi, dan DPRD Kabupaten/Kota 17.510 kursi.

Sebelumnya, Abdurohman mengatakan anggaran negara yang dikeluarkan untuk belanja Pemilu meningkatkan konsumsi pemerintah dalam komponen Produk Domestik Bruto (PDB).

“Jadi ada dua hal yang kita lihat, pertama dari sisi alokasi belanja Pemilu terutama untuk KPU dan Bawaslu. 2023 dianggarkan Rp11,52 triliun, kemudian 2024 sebesar Rp15,97 triliun, jadi dampak langsungnya akan nambah ke pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam komponen PDB,” jelas dia, di acara Media Gathering Kemenkeu, Bogor, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).

Lebih lanjut dia pun menjelaskan secara detil hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi pemerintah.

“2023 tambahan konsumsi pemerintah ini mungkin agak kasar hitung-hitungannya sekitar 0,75 persen, kemudian 2024 sekitar 1 persen. Ini kemudian dampak dari asumsi pengeluaran caleg 2023 ini asumsi kita dengan mengasumsikan bahwa jumlah 2019 itu mirip-mirip dengan 2024,” tuturnya. (agr/mii)