Warga Rempang Terancam Digusur, Rocky Gerung Sindir BP Batam Belum Kantongi AMDAL: Pemerintah Mestinya Malu

tvOnenews.com - Di awal bulan September 2023, warga Pulau Rempang, Batam sempat melakukan unjuk rasa karena menolak direlokasi. 

Hal ini disebabkan oleh proyek Rempang Eco City yang akan dibangun oleh pemerintah dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Warga Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang sebanyak kurang lebih 7.500 jiwa akan direlokasi karena akan dibangun sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Unjuk Rasa Diwarnai Bentrok antara Warga Rempang dan Aparat. (Tim TvOne - Alboin)

Kini telah ditemukan fakta baru dari Ombudsman yang mengatakan bahwa sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pulau Rempang atas nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) belum diterbitkan.

“Hak Pengelolaan yang dimohon pihak BP Batam belum diterbitkan dengan alasan lahan belum clean and clear karena masih dikuasai oleh masyarakat,” ujar Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Baca Juga

Polda Jatim Gelar Baksos dan Bakkes untuk Ribuan Warga di Nganjuk

Selain itu, WALHI menyatakan proyek Rempang Eco City belum mengantongi AMDAL. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam siaran pers menuliskan bahwa pembangunan pabrik kaca yang merupakan investasi asal negeri Tiongkok tanpa dokumen AMDAL.

Direktur Eksekutif Walhi Riau, Even Sembiring menyatakan dokumen AMDAL baru mulai disusun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya surat undangan yang dikeluarkan BP Batam untuk kegiatan Penyusunan AMDAL pada (27/9/2023) lalu.

“Penyusunan AMDAL harusnya melalui proses komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat terdampak untuk mendengar pendapat dan tanggapan terkait rencana proyek. Bahkan masyarakat Rempang, sampai saat ini belum pernah melihat dokumen AMDAL yang akan menggusur tepat tinggal dan pranata sosial masyarakat Rempang,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Riau, Even Sembiring, dalam siaran pers pada (29/9/2023).

Berkaitan dengan hal tersebut, seorang akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi masalah tersebut. 

Melalui video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, dirinya menilai jalan pikiran TNI dan Polri telah dimanfaatkan oleh negara usai bentrok dengan warga Rempang pada awal September 2023 lalu.

“Demi keterbukaan informasi, keterbukaan jalan pikiran TNI dan Polri sudah dimanfaatkan oleh negara tanpa alasan, tanpa dasar, itu bertentangan. Jadi kalau begitu kita bertanya ngapain polisi dan TNI berkelahi dengan rakyat di situ, padahal sebetulnya negara tidak memberi alasan yang kuat atau perintah etis apalagi perintah legal bahwa itu punya negara,” kata Rocky Gerung dalam sebuah video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official.