Diduga Kental Politik Uang, Massa Cakades Geruduk Kantor Pemdes Tuntut Panitia Pilkades Usut Politik Uang di Desa Duampanua

Polewali Mandar, Sulawesi Barat – Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) serentak yang berlangsung pada Tanggal 18 November 2021 masih menyisakan sejumlah masalah, Jumat (26/11) puluhan massa salah satu calon kepala desa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati serta Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Polewali Mandar. Massa meminta pantia Pilkades segera mengusut kasus Money Politik  yang terjadi di Desa Duampanua pada Pilkades serentak lalu oleh salah satu calon.

“kalau mengenai tindak pidana itu sangat jelas, barang siapa dengan sengaja melakukan penyuapan untuk mempengaruhi pilihannya itu jelas pada pasal 149 KUHP itu jelas pak kedua-keduanya harus dijelaskan”. Ungkap Alimuddin selaku Korlap

Massa kemudian mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku pantia pemilihan kepala desa serentak. Dalam orasinya massa mengutuk keras perilaku money politik yang dilakukan oleh salah satu calon kelapa desa Duampanua, Kecamatan Anreapi pada Pilkades serentak lalu.

Baca Juga

Soroti Tingginya Politik Uang, Komisi II DPR Usul Bawaslu Awasi Pilkades

Alimuddin menambahkan panitia harus segera mengusut kasus ini, dan apabila terbukti ini tentu saja salah satu pembodohan demokrasi dan tentu saja hasil pilkades itu cacat hokum. “bisa dikatakan hasil pilkades tidak sah lantaran diwarnai politik uang, tuntutan utama kami tangkap pelaku penyuapan money politik terhadap wajib pilih” Tutup korlap aksi.

Sementara itu Abdul Malik salah seorang panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berdialog dengan massa mengaku masih melakukan telaah terkait laporan dari masyarakat tersebut namun belum sampai pada tahap kesimpulan. “sampai saat ini kami selaku panitia masih melakukan kajian apakah terpenuhi unsur pidana dan insya Allah dalam waktu dekat akan sampai pada tahap kesimpulan. Jika memang terbukti ada politik uang ya tentu saja aka nada sangsi sesuai aturan dan perundang-undangan. Ungkap Abdul Malik.

Usai berdialog dengan perwakilan panitia pemilihan kepala desa massa sambil membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka, melanjutkan aksinya di halaman Kantor Bupati Polewali Mandar. Koordinator aksi kemudian membacakan tuntutan dan meminta untuk berdialog dengan Bupati. Lantaran tidak diperkenankan masuk, massa sempat saling dorong dengan personil Satuan Polisi Pamong Praja.