Jokowi dan Prabowo Dituntut Bertanggung Jawab Atas Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

Terlebih lagi, dia menuturkan publik tidak bisa mengakses segala jenis informasi terkait proses pengadaan dan penjualan senjata tersebut.

Lebih lanjut, dia mendukung pelaporan dugaan kasus jual-beli senjata ilegal itu ke Komnas HAM pada Senin (2/10/2023). 

Pelapornya adalah organisasi HAM non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Myanmar Accountability Project, Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization Za Uk dan mantan Jaksa Agung Indonesia sekaligus eks pelapor khusus hak asasi manusia untuk PBB Marzuki Darusman.

Di Myanmar telah terjadi pembunuhan, penculikan terhadap aktivis, pembakaran desa-desa, pemerkosaan, pengusiran dan seterusnya.

"Sementara itu, BUMN kita menjadi game keeper supply senjata dari Indonesia kepada junta militer Myanmar. Pertanggungjawaban pelanggar HAM adalah berada pada negara," kata Julius.

Saat ini, ia menekankan kita dihadapkan pada aktor negara yang tangannya berdarah.

"Menteri Pertahanan dan Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan penggunaan senjata produksi Indonesia terhadap situasi keamanan di Myanmar,” katanya.