Ratusan Mahasiswa Padati Area Patung Kuda, Protes Putusan MK Dinilai Politik Dinasti

Jakarta, tvOnenewa.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat pada Jumat (20/10/2023). 

Berdasarkan pantauan tim tvOnenews.com, aksi unjuk rasa ini dimulai sekitar pukul 15.35 WIB.

Adapun aksi ini dilakukan bertepatan dengan momentum 9 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia.

"Kami berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi hukum, HAM, komersialisasi pendidikan, represivitas aparat, konflik agraria dan investasi yang membelakangi hak-hak rakyat," teriak salah satu orator di atas mobil komando, Jumat (20/10/2023).

Sejumlah aparat keamanan juga tampak bersiaga di Jalan Medan Merdeka Barat. Jalanan diblokade dengan barrier beton dan air barrier yang dibalut dengan kawat.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Baca Juga

Hakim MK Pengganti Anwar Usman Dilantik Pekan Ini, Ini Sosok Calonnya

Ratusan mahasiswa padati area Patung Kuda, protes putusan MK dinilai politik dinasti. Dok: Abdul Gani Siregar-tvOne

Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Tsaqib Birru Re A teregister dengan Nomor: 55/PPU-XXI/2023.

Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," sambung dia.

Sehingga, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (agr/nsi)