Anggota DPRD Pemalang Dipolisikan Pengusaha Asal Jakarta Terkait Penipuan

Namun pihak PT GGL menyatakan bahwa SK tersebut tidak dikeluarkan oleh PT GGL dan diduga palsu.

"Pihak korban melakukan beberapa kali mediasi, mengirimkan surat verifikasi dan kesepakatan penghentian kerja sama," kata Mila. 

Alhasil, BH dicecar berkali kali soal kejelasan statusnya di PT GGL dan berjanji akan mengembalikan modal sebesar Rp5 miliar kepada korban. 

Namun, somasi yang dilakukan secara lisan maupun tertulis hanya berbalas janji. 

Tak hanya itu, BH juga diduga memalsukan cek sebagai pembayaran atas modal bisnis yang tak dapat dicairkan. 

"BH memberikan 2 cek ke korban yaitu cek dari bank BRI dan BCA namun pada saat tanggal pencairan cek tersebut dinyatakan bahwa cek dari bank BRI sudah ditutup dan cek dari bank BCA dana tidak mencukupi," ungkapnya.

Baca Juga

Bupati Gowa Diduga Minta Dana Dalih CSR hingga Minta Rp1 Juta Setiap Pembangunan Rumah

Kesal karena dipermainkan oleh BH, akhirnya pihak korban mengirim somasi melalui kuasa hukum dan tidak ada titik temu.

Setelah proses laporan di Polda Metro Jaya sejak Agustus 2023 dan memasuki tahap penyelidikan, BH kembali mengumbar janji kepada pihak penyidik. 

Ia lagi-lagi menjanjikan korban akan membayar kewajibannya sebesar Rp5 milyar dalam waktu 3 minggu dengan kembali memberikan 3 cek dari bank BCA.

Namun setelah tanggal pencairan, pihak korban kembali ditipu karena cek tersebut saldonya tidak mencukupi dan BH seketika tak dapat dihubungi.

"Saya heran, padahal anggota DPRD itu adalah wakil rakyat, seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, tapi faktanya seperti ini," imbuh Mila. 

"Kami menduga dana ini kemungkinan dialihkan untuk kepentingan politik BH. Harapan kami masalah ini segera diselesaikan melalui pihak Polda Metro Jaya Unit III Subdit Kamneg, yang ditangani langsung Iptu Heriyanto dan Kanit Kompol Ricardo Hutasoit" pungkasnya. (raa/muu)