Ombudsman Sebut Kebijakan Impor beras Tidak Ada Indikator yang Jelas

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menilai bahwa selama ini pengambilan kebijakan impor beras, seringkali dilakukan tanpa adanya penetapan indikator yang jelas.

Oleh karena itu, Yeka menegaskan perlu adanya strategi perencanaan jangka panjang dalam pengambilan kebijakan importasi beras.

Hal ini disampaikan Yeka dalam Media Briefing dengan tema Pelayanan Publik dalam Kebijakan Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024, di Gedung Ombudsman RI Jakarta.

“Kebijakan importasi mestinya memerlukan perencanaan jangka panjang. Misalnya melihat dari tahun 2000 sampai 2023 rata-rata impor beras 1 juta ton. Ini kan mau Pemilu, maka Pemerintah misalnya sudah melakukan komunikasi dengan Thailand, nih saya belanja 5 juta ton beras untuk 5 tahun. Agar CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sudah aman. Kalau tidak terpakai, bisa diekspor sebagian,” ungkap Yeka.

Yeka mengatakan, produksi beras dalam negeri harus terus ditingkatkan di tengah tren penurunan setiap tahunnya. Ketersediaan stok CBP sangat penting untuk ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, kewibawaan pemerintah ditentukan salah satunya dengan CBP yang memadai.

Baca Juga

KPK dan Ombudsman RI Lakukan Pertemuan, Bahas Pencegahan Kasus Suap dan Gratifikasi Melalui Peningkatan Layanan Publik

Yeka menyebut, pada tahun 2021, Ombudsman telah menyarankan 12 indikator dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras. Dia menambahkan, dengan adanya indikator yang jelas, maka kebijakan importasi akan jauh dari kepentingan politik. Sehingga keputusan importasi beras lahir berdasarkan kondisi sebenarnya.

“Oleh karena itu saya berharap setelah ini Bapanas melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang didiskusikan hari ini. Persoalan beras sebenarnya adalah persoalan berulang saja,” kata Yeka.

Terkait bantuan pangan yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga beras, Yeka meminta kepada pemerintah agar memberikan bantuan tepat waktu dan tidak menggunakan sistem rapel. Karena sistem rapel ini dapat menyebabkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Terkait harga beras yang terus meningkat, sebelumnya, Ombudsman meminta Bapanas untuk mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras jika dinilai tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras.

Namun, Ombudsman RI mendorong pemerintah untuk memberlakukan HET gabah di tingkat penggilingan padi demi mengendalikan harga gabah.

Selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektifitas pencabutan kebijakan HET beras.

Yeka memandang permasalahan terus naiknya beras ini karena kurangnya pasokan beras, yang salah satunya disebabkan tingginya harga gabah.

Untuk itu, Ombudsman mengusulkan agar Bapanas membuat kebijakan HET gabah di tingkat penggilingan padi, guna mengendalikan harga gabah di tingkat petani.Dengan catatan, penerapan HET gabah ini perlu dievaluasi setiap minggu.

Yeka mengatakan, jika harga gabah sudah terkendali, HET gabah dapat dipertimbangan untuk dihapus. Perumusan kebijakan HET gabah juga harus mempertimbangkan komponen produksi di tingkat petani.

“Tutupnya sejumlah penggilingan padi menandakan pasokan beras dalam negeri menurun. Sehingga berdampak pada kepada pelaku usaha. Peran pemerintah dalam pembinaan penggilingan hanya mengatur izinnya saja. Ombudsman akan mendorong adanya penguatan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap penggilingan padi,” terang Yeka.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa mengatakan, selama 2014 – 2023 produksi padi dalam negeri menurun rata-rata 1 % tiap tahun.

Ia menyebutkan, penurunan produksi padi 2023 setara 0,65 juta ton beras, sedangkan impor sebesar 3,3 juta ton. Sehingga terjadi kelebihan stok 2,65 juta ton beras yang menyumbang stok awal tahun 2024 sebesar 6,71 juta ton beras.

“Data stok beras nasional per 3 bulan perlu segera diadakan. Data produksi dan stok beras nasional digunakan untuk menghitung perlu tidaknya impor dan berapa jumlahnya. Dengan data tersebut pemerintah bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang diperlukan impor pada saat itu,” paparnya. 

Meskipun demikian, Prof Andreas tetap mendorong agar Perum Bulog menyerap gabah atau padi dari petani.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita mengatakan pihaknya saat ini mengalami kesulitan untuk menyerap gabah dari petani.

Ia mengatakan ketersediaan terakhir impor beras dari tahun 2018. Setelah itu memaksimalkan ketersediaan dari dalam negeri. Saat ini stok CBP 1,4 juta ton.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Budi Waryanto menanggapi terkait masukan dari Ombudsman mengenai HET beras yang perlu dievaluasi.

Budi mengatakan hal tersebut sedang dalam proses diskusi dan pembahasan lebih lanjut. Menurutnya, tantangan ke depan mengenai ketersediaan pangan adalah pola waktu tanam yang mengalami pemunduran. (rpi/ree)