PKS Tak Setuju IKN Diteruskan, Ganjar: Setiap UU yang Diketok Harus Dilaksanakan

Jakarta, tvonenews.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons soal penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS menginginkan ibu kota tetap di Jakarta. Ganjar menegaskan bahwa setiap undang-undang (UU) yang diketok harus dilaksanakan.

"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, harus dilaksanakan," kata Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Rakornas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Dengan begitu, kata Ganjar, seluruh pejabat harus melaksanakan dan mematuhi perundang-undangan yang telah disahkan. Termasuk, kata dia, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang tak lagi berada di Jakarta.

"Apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan, siapapun buat yang memilih," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara. PKS menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke kawasan Kalimantan.

Baca Juga

Siapa Sohibul Iman? Pengganti Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR

“Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur,” katanya usai Kick off Kampanye Nasional PKS di Depok, Minggu (26/11/2023).

Menjadikan Jakarta tetap sebagai Ibu Kota adalah salah satu program kampanye gagasan PKS. Syaikhu menuturkan, penolakan pemindahan Ibu Kota bukan tanpa alasan. Tiga alasan agar Jakarta tetap menjadi Ibu Kota yaitu sisi historis, pembangunan dan keberlanjutan.

“DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan,” ujarnya mengingatkan.

Dilihat dari pembangunan, PKS memandang menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota mainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.