Lagi, Anies Singgung IKN: Angaran Besar Tak Digunakan untuk kebutuhan Urgen! 

Jakarta, tvOnenews.com - Lagi, Capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan singgung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

Memang diketahui, ini bukan pertama kalinya Anies Baswedan singgung pembanguna IKN. Namun kali ini dia kembali menyinggung dan mempertanyakan manfaat pembangunan IKN itu.

Anies Baswedan katakan, anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," pungkas Anies Baswedan.

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung Anies menuturkan.

Selain itu, Capres nomor urut satu itu juga tegaskan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.

"Manfaatnya (lebih banyak) mana (digunakan) di banyak kota atau di satu kota IKN?" tanya Anies ke kader Partai Nasdem, dijawab dengan "banyak kota".

Sebelumnya diberitakan, Capres nomor urit 1, Anies Baswedan kembali mengkritik Ibu Kota Negara (IKN). Ia menyebut IKN hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

Hal itu disammpaikan oleh Anies saat acara 'Indonesia and the World: 1 Jam Bersama Anies' di Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. 

Anies bermula mendapatkan pertanyaan dari mantan Wamenlu RI dan Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal.

Ia menanyakan tentang terlibatnya pihak asing dalam pembangunan IKN.

"Mungkin tanya sama para Dubes juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embassynya atau enggak ya?" jawab Anies.

Menurutnya, menguatkan sarana pendidikan dan kesehatan jauh lebih penting daripada IKN yang hanya dapat dirasakan beberapa pihak saja.

"Kalau kami lihat manfaat dari fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi kalau di sini, dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara," lanjutnya.