Ini Catatan Fraksi PAN Soal RUU DKJ Terkait Penunjukan Gubernur DKI Jakarta Oleh Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan partainya menolak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden.

Sebelumnya, Fraksi PAN memang menjadi pihak yang menyetujui Rancangan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi RUU inisiatif DPR.

Namun, Saleh menegaskan pihaknya menyetujui dengan catatan. Sebab PAN tegas menolak Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden.

"Kami dari awal menolak penunjukan gubernur. Itu adalah langkah mundur. Apalagi jika diterapkan di Jakarta dengan karakteristik penduduk yang lebih terpelajar dalam urusan politik,” ujar Saleh dalam keterangan resmi, Jumat (8/12/2023).

“Bahkan menurut PAN, para wali kota di wilayah Jakarta juga harus dipilih langsung seperti yang ada di daerah lain. Ditambah pula dengan pemilihan legislatif pada setiap kota administratifnya. Ini diperlukan agar hak-hak demokrasi rakyat dapat disalurkan dengan baik,” sambungnya.

Saleh menjelaskan alasan fraksinya menyetujui RUU DKJ dibawa ke Paripurna adalah agar persoalan itu dikaji lebih serius dan mendalam.

"Nah, Fraksi PAN kemarin itu hanyalah menerima untuk melanjutkan pembahasan RUU DKJ. Sementara substansinya masih penuh dengan catatan. Itu yang nanti akan didalami lagi lebih lanjut bersama pemerintah dan berbagai elemen dan kelompok masyarakat lainnya,” jelas dia.